NUSA TENGGARA TIMUR -Sejumlah aktivis perempuan, tokoh agama, serta organisasi masyarakat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar sindikat prostitusi anak di wilayah tersebut.
Tuntutan ini muncul setelah terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar.
Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Merry Kolimon, menyampaikan tuntutan ini usai aksi unjuk rasa damai di Mapolda NTT pada Jumat (21/3).
"Kami menuntut Kapolri untuk membongkar sindikat prostitusi anak di Kota Kupang dan NTT serta menyebutkan secara eksplisit sanksi untuk anggota Polri yang terlibat dalam prostitusi dan pornografi anak," tegas Merry Kolimon.
Lebih lanjut, pihaknya melihat adanya jaringan pedofil berskala global berdasarkan laporan yang diterima dari penyidik Polda NTT.
Oleh karena itu, mereka menuntut agar Polri menghadirkan pemahaman tentang perlindungan anak sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan di institusi kepolisian.
Selain itu, mereka meminta dilakukan tes psikologi secara berkala bagi anggota Polri dan investigasi independen untuk melacak keterlibatan aparat hukum dalam prostitusi anak.
Mereka juga mendesak proses hukum yang transparan dan adil terhadap AKBP Fajar, mengingat kejahatan yang dilakukannya termasuk kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime).
Menurut mereka, pelaku harus dihukum seberat-beratnya dengan pasal berlapis, tanpa impunitas, bahkan mempertimbangkan hukuman kebiri kimia sesuai UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Selain itu, mereka meminta Kapolri dan institusi Polri untuk meminta maaf secara kelembagaan kepada masyarakat NTT, serta membuka kembali kasus bunuh diri seorang anak korban pemerkosaan yang sebelumnya dipetieskan oleh AKBP Fajar saat menjabat Kapolres Sumba Timur.
Mereka juga menuntut larangan aplikasi Michat dan sejenisnya di Indonesia, karena terbukti menjadi medium utama dalam perdagangan anak dan akses pedofilia.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution merespons singkat penetapan sejumlah kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) seb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan
Olahraga
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait penyidikan kasus
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, memperkenalkan berbagai jenis wastra trad
Seni dan Budaya
JAKARTA Aipda MR, personel Korps Brimob Polri yang menjadi penumpang dalam kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak hingga menewas
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Kejati Sumut didesak mengusut kasus dugaan korupsi di sejumlah proyek besar di Kota Medan. Di antaranya, dugaan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus tambahan senilai hampir US2 miliar atau sekitar Rp33 triliun untuk menopang pertumb
Ekonomi
BANDA ACEH Pemerintah Provinsi Aceh akan segera membentuk dan menerjunkan satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan aktivitas perta
Pemerintahan
BANDA ACEH Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menggelar rapat bulanan pada Selasa, 30 September 2025, yang diakhiri dengan momen istimewa
Sosok
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Ketenagakerjaan akan resmi meluncurkan progra
Nasional
