Pemerasan THR oleh Ormas Jadi Ancaman Serius bagi Perekonomian Jelang Lebaran 2025

JAKARTA -Menjelang datangnya hari raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2025, sejumlah pengusaha kembali dihadapkan pada masalah serius terkait keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pasalnya, sejumlah oknum Ormas tertentu kerap kali mendatangi tempat usaha untuk memaksa pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR).

Praktik pemerasan ini mengkhawatirkan banyak pihak karena dapat merusak iklim usaha dan ekonomi.

Baca Juga:

• AIPKI Ingatkan Pemerintah: Tambah Jumlah Dokter Harus Diiringi Sebaran yang Merata
• Serah Terima Jabatan Kasi Kamtib Lapas Labuhan Ruku, Haris Damanik Serahkan Tongkat Estafet ke Samuel Joga Marsahala Siregar

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, praktik pemerasan THR oleh ormas bukan lagi persoalan sepele.

Baca Juga:

• Pendekatan Humanis, Menteri IMIPAS Agus Andrianto Makan Siang Bersama Warga Binaan di Lapas Kelas I Medan
• Bank Dunia Prediksi Penerimaan Pajak RI Melemah di 2025, Baru Membaik di 2026

"Ini adalah cermin dari lemahnya penegakan hukum dan ancaman serius terhadap masa depan perekonomian. Pemerintah tidak bisa lagi berpangku tangan," ungkap Achmad, Sabtu, 22 Maret 2025.

Achmad menambahkan, pengusaha kini terjepit antara mematuhi hukum dengan menolak memberi THR kepada ormas atau melanggengkan praktik ilegal untuk kelancaran bisnis mereka.

Keadaan ini, menurutnya, hanya akan memperburuk indeks kemudahan berusaha Indonesia, yang pada 2023 masih berada di peringkat 72 dari 190 negara menurut Bank Dunia.

"Jika pemerintah tidak segera turun tangan, situasi ini bisa menjadi bom waktu yang menghambat pertumbuhan ekonomi," kata Achmad menegaskan.

Achmad menyarankan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penindakan tegas terhadap ormas yang terlibat dalam pemerasan.

Aparat keamanan harus lebih proaktif mengusut laporan pengusaha dan menindak pelaku tanpa pandang bulu.

"Selama ini, banyak oknum ormas merasa kebal hukum karena kurangnya tindakan represif," ujarnya.

Namun, selain penegakan hukum, Achmad juga menekankan perlunya pembinaan terhadap ormas.

Banyak ormas yang memiliki potensi positif, seperti membantu pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah dapat mendorong ormas untuk bertransformasi menjadi mitra pembangunan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan atau program kemitraan dengan pelaku usaha.

"Dengan demikian, ormas tidak lagi bergantung pada pemerasan THR, tetapi memiliki sumber pendapatan yang legal dan berkelanjutan," tambah Achmad.

Lebih lanjut, Achmad mengusulkan agar dibangun dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan ormas untuk menemukan solusi terbaik.

Dalam hal ini, ormas harus dipahamkan bahwa praktik pemerasan tidak hanya merusak citra mereka tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, pengusaha bisa diajak untuk berkontribusi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih transparan dan terarah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerasan THR oleh ormas dapat dihentikan, dan iklim usaha di Indonesia dapat kembali kondusif, terutama menjelang hari raya yang menjadi momen penting bagi masyarakat.

(di/a)

AIPKI Ingatkan Pemerintah: Tambah Jumlah Dokter Harus Diiringi Sebaran yang Merata

Serah Terima Jabatan Kasi Kamtib Lapas Labuhan Ruku, Haris Damanik Serahkan Tongkat Estafet ke Samuel Joga Marsahala Siregar

Pendekatan Humanis, Menteri IMIPAS Agus Andrianto Makan Siang Bersama Warga Binaan di Lapas Kelas I Medan

Bank Dunia Prediksi Penerimaan Pajak RI Melemah di 2025, Baru Membaik di 2026

Sri Mulyani Tegaskan Defisit APBN Tetap Dijaga Meski Program Prabowo Diluncurkan

Tahun Baru Islam 1447 H, Menag Nasaruddin Umar: Hijrah adalah Transformasi Spiritual dan Sosial