JK Kembali Dilaporkan ke Polda Sumut soal Dugaan Penistaan Agama, Ceramah di UGM Jadi Sorotan
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
JAKARTA -Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat dengan kop surat Polsek Metro Menteng yang berisi permohonan tunjangan hari raya (THR) kepada sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Surat yang tertanggal 10 Maret 2025 tersebut mengatasnamakan sejumlah anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan dan memohon partisipasi menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Dalam surat tersebut tertulis, "Dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H, yang jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025, maka kami selaku Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan, Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat, memohon dapat kiranya Bapak/Ibu/Pimpinan berkenan memberikan partisipasi lebaran untuk Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan, Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat."
Menanggapi viralnya surat tersebut, Kapolsek Metro Menteng, Kompol Rezha Rahandhi, mengklarifikasi bahwa surat itu bukanlah dokumen resmi dari Polsek Menteng.
"Kop surat nomor dan stempel bukan keluaran Polsek," tegas Rezha dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (24/3/2025).
Kapolsek juga menjelaskan bahwa seluruh anggota kepolisian terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang melarang penyalahgunaan wewenang, termasuk meminta atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Seluruh personel kepolisian terikat oleh aturan disiplin dan kode etik yang melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk meminta atau menerima sesuatu yang tidak sesuai aturan," jelasnya.
Pernyataan Kapolsek ini menjadi klarifikasi bagi publik bahwa surat yang beredar tersebut tidak sah dan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di institusi kepolisian.
(oz/n14)
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL