"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas," jelasnya.
Puan menambahkan bahwa niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik.
Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah.
(dc/a)
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya menjaga keamanan laut nasional dengan menggagalkan dugaan penyelundupan bahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek mengungkap fakta yang mengejutkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan total bantuan sosial (bansos) senilai Rp 2,5 triliun untuk masyarakat terdampak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hal ini di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menapaki dunia pers lebih dari tiga dekade, Dar Edi Yoga memaknai profesinya bukan sekadar pekerjaan, melainkan ruang kontemplas
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia, yang akan difokuskan untuk operasi militer selai
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Aktivitas pagi di Pasar Rakyat Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, mendadak ricuh, Rabu (25/2/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menggelar buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, Selasa (25/2/20
NASIONAL
