BREAKING NEWS
Kamis, 26 Februari 2026

Negara Harus Dengarkan Aspirasi Rakyat, Puan: Jangan Tunggu Viral

Adelia Syafitri - Selasa, 25 Maret 2025 11:27 WIB
Negara Harus Dengarkan Aspirasi Rakyat, Puan: Jangan Tunggu Viral
Ketua DPR RI Puan Maharani.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA -Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa negara harus mendengarkan aspirasi rakyat dan segera menyelesaikan permasalahan tanpa menunggu viral.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

"Negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan menyejahterakan rakyat," ujar Puan dalam pidatonya.

Puan menekankan bahwa negara harus segera bertindak dalam menyelesaikan masalah rakyat tanpa menunggu permasalahan menjadi viral.

Menurutnya, rakyat membutuhkan kepastian dalam setiap penyelesaian masalah yang dihadapi.

"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama," tuturnya.

Namun, Puan juga menyadari bahwa proses pembahasan antara DPR dan pemerintah kerap memakan waktu lama.

Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan tepat agar rakyat tidak terlalu lama menunggu solusi dari pemerintah.

"Sering kali membahas masalah rakyat dan mencari solusinya bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun," ujarnya.

Ketua DPP PDIP itu mengingatkan bahwa negara harus merespons permasalahan rakyat dengan cepat dan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas," jelasnya.

Puan menambahkan bahwa niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik.

Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah.

(dc/a)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru