MEDAN -Arus mudik Lebaran 2025 semakin dekat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan keselamatan pemudik.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemasangan rambu peringatan di 147 titik rawan kecelakaan, kemacetan, dan longsor.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, menyatakan bahwa rambu-rambu keselamatan tersebut dipasang berdasarkan hasil survei bersama instansi terkait.
"Kami telah memasang rambu-rambu keselamatan di titik-titik rawan yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil survei bersama tim terpadu," ujar Agustinus di Medan, Selasa (25/3/2025).
Dari hasil pemetaan, terdapat 76 titik rawan kecelakaan, 47 titik rawan kemacetan, dan 24 titik rawan longsor.
Angka ini meningkat dibandingkan survei terakhir pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang mencatat 120 titik rawan.
Selain pemasangan rambu-rambu keselamatan, tim gabungan juga telah menyiapkan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan di jalur utama mudik.
"Tim survei telah memetakan jalan provinsi serta kabupaten/kota yang dapat digunakan sebagai jalur alternatif guna memastikan kelancaran arus mudik," jelas Agustinus.
Lebih lanjut, hasil survei tersebut telah disampaikan kepada seluruh instansi terkait, termasuk bupati dan wali kota, melalui Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 500.11/2641/2025 tertanggal 21 Maret 2025.
Surat tersebut berisi rekomendasi penanganan terhadap kondisi prasarana jalan di jalur mudik Lebaran 1446 H.
"Seluruh instansi terkait di lingkup pemerintah kabupaten dan kota harus berperan aktif dalam penanganan hasil survei ini. Meski sebagian besar jalur mudik merupakan jalan nasional dan provinsi, koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting agar informasi terkait kondisi jalan dapat tersampaikan kepada pengguna jalan," tambah Agustinus.
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
