Bupati Pekalongan Terjerat OTT, Kekayaannya Didominasi Properti Senilai Rp 74 M
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah, salah satunya menjerat Bupati P
POLITIK
MEDAN -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, langsung merespon keluhan masyarakat terkait keterbatasan blangko e-KTP di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sebagai solusi, Wali Kota Medan menambah kuota blangko e-KTP dari 300 menjadi 400 keping per hari, sehingga pelayanan di MPP dapat mencetak lebih banyak KTP untuk masyarakat.
Rico Waas mengungkapkan bahwa penambahan 100 keping blangko e-KTP ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di MPP.
Sebelumnya, jumlah blangko terbatas hanya 300 keping per hari. "Dengan penambahan ini, insyaallah mulai hari ini ke depan persoalan tersebut tidak akan dikeluhkan lagi oleh masyarakat," kata Wali Kota di Balai Kota Medan, Senin (24/3/2025).
Meskipun ada penambahan kuota di MPP, Wali Kota menjelaskan bahwa warga Medan tetap bisa mengurus e-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tanpa batasan jumlah.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa keterbatasan blangko e-KTP sebelumnya bukan disebabkan oleh Pemerintah Kota Medan, melainkan oleh suplai blangko yang terbatas dari Pemerintah Pusat.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa MPP hanya melayani perekaman dan pencetakan e-KTP baru serta penggantian e-KTP yang hilang, sedangkan untuk perubahan data KTP tetap dilakukan di Disdukcapil.
Dengan adanya penambahan kuota di MPP, diharapkan pelayanan akan lebih lancar.
Selain itu, bagi masyarakat yang merekam e-KTP di kantor kelurahan atau kecamatan, proses pengambilan fisik KTP bisa dilakukan langsung ke Disdukcapil atau MPP tanpa perlu menunggu lama.
Wali Kota menegaskan agar tidak ada lagi masa tunggu dalam pengambilan fisik e-KTP.
Untuk mencegah antrean panjang, Wali Kota juga meminta agar antrean pencetakan e-KTP di MPP dibagi dalam empat gelombang, masing-masing 100 keping blangko dari pukul 08.00 hingga pukul 11.00.
(on/n14)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah, salah satunya menjerat Bupati P
POLITIK
DOHA Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI, Mugiyanto, mengungkapkan situasi di Qatar hingga Selasa (3/3/2026) masih belum kondu
INTERNASIONAL
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat melalui pel
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memastikan ketahanan pangan di wilayah ini dalam kondisi aman menghadapi masa Ra
EKONOMI
JAKARTA Ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC), Ali Larijani, menyatakan bahwa Iran siap menghadapi konflik jangka panjang
INTERNASIONAL
NIAS Kejaksaan menahan pejabat berinisial JPZ di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, pada Senin (2/3/2026). Penahanan dilakukan terkait dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan hadir dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Menteri Agama Yaqut Chol
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak ke zona hijau pada pembukaan perdagangan Selasa, 3 Maret 2026. Kenaikan ini
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan Antam mengalami koreksi tipis pada Selasa, 3 Maret 2026. Berdasarkan data resmi Logam Mulia, harga emas Anta
EKONOMI