JAKARTA -Di tengah disahkannya Undang-Undang (UU) TNI, muncul isu liar terkait kemungkinan terbentuknya pemerintahan militer atau junta militer di Indonesia.
Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa asumsi tersebut tidak berdasar.
Baca Juga:
Menurut Kristomei, sejak sebelum revisi UU, pemerintahan di Indonesia tetap berlangsung secara demokratis.
Bahkan, pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer, tidak terjadi perubahan sistem menjadi junta militer.
Baca Juga:
"Zaman Bapak SBY sebagai seorang presiden yang berlatar belakang militer pun, di mana UU No 34/2004 ini juga berlaku, tidak ada kita menjadi negara junta militer. Sampai hari ini kita masih merupakan negara demokrasi," ujarnya pada Rabu (26/3/2025).
Lebih lanjut, Kristomei menjelaskan bahwa perluasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh TNI aktif dalam revisi UU TNI telah sesuai dengan kebutuhan nasional dan tetap berada dalam kerangka supremasi sipil.
"UU TNI dibuat dalam kerangka supremasi sipil dan negara demokrasi, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Jadi isu bahwa kita mengarah ke negara junta militer adalah ketakutan yang tidak berdasar, dan informasi yang bersifat hoaks," tegasnya.
Sejak sebelum revisi UU, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan bahwa anggota TNI aktif yang menduduki jabatan di luar ketentuan harus mundur atau pensiun dini.
"Panglima TNI sudah menegaskan bahwa anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar yang sudah diamanatkan dalam Pasal 47 UU No 34/2004 harus pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan," jelas Kristomei.
Dengan disahkannya revisi UU TNI oleh DPR RI dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan 2024-2025 pada Kamis (20/3), kini terdapat 14 kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri, yaitu:
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, menanggapi keras pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut t
Nasional
JAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
Nasional
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui kebijakan terbaru Bupati dr. Asri Ludin Tambunan, resmi menugaskan personel Satuan
Pemerintahan
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 40 kilogram narkotika jenis sabu dalam se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lilik Retno Cahyadiningsih, meneg
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya merespons sorotan publik terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial mengenai peristiw
Nasional
SIBOLGA Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban lingkungan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Belakang, BRIPKA Elsa Suhenda, melaku
Nasional
JEMBRANA Turnamen futsal antarsekolah dasar seKabupaten Jembrana bertajuk Kejora Cup IV 2025 resmi dibuka pada Senin pagi (16/6/2025) o
Olahraga
PEMATANGSIANTAR Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan pedas yang disampaikan atlet Mixed
Pemerintahan
ACEH TIMUR Kasus penyelundupan barang ilegal di perairan Aceh Timur kembali mencuat ke publik setelah terungkap bahwa salah satu tersang
Hukum dan Kriminal
