UU TNI Disahkan, TNI Tegaskan Tidak Akan Ada Junta Militer

1. Koordinator bidang politik dan keamanan negara

2. Pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

3. Kesekretariatan Negara menangani kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden

4. Intelijen negara

5. Siber dan/atau sandi negara

6. Lembaga Ketahanan Nasional

7. Pencarian dan pertolongan

8. Narkotika nasional

9. Pengelola perbatasan

10. Penanggulangan bencana

11. Penanggulangan terorisme

12. Keamanan laut

13. Kejaksaan Republik Indonesia

14. Mahkamah Agung

Dengan demikian, revisi UU TNI tetap dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi serta tidak mengarah pada sistem pemerintahan militer.

(kp/a)