Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan berbasis aturan dan data resmi dari instansi berwenang.
Baca Juga:
"Pemerintah bekerja secara cermat dan terukur. Tidak ada tindakan di luar aturan, semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Sjafrie.
Ia berharap PT Agrinas Palma Nusantara dapat mengelola lahan ini dengan baik dan meningkatkan produksi sawit nasional.
Baca Juga:
"Tujuan utama adalah meningkatkan produksi dan memperbesar manfaat bagi rakyat," tambahnya.
(dc/a)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah resmi dicabut oleh pemerintah. Lang
Nasional
JAKARTA Kemacetan terjadi di sejumlah ruas tol yang mengarah ke Jakarta pada Rabu pagi. Berdasarkan laporan dari akun resmi X (Twitter) PT
Nasional
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali merilis pembaruan harga pangan terbaru pada Rabu pagi. Sejumlah komoditas pangan strategis
Ekonomi
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 secara tahunan (yearonyear/yoy) pada kuart
Ekonomi
MEDAN Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, industri fesyen mewah tetap menunjukkan ketangguhannya. Tas jutaan rupiah, jam
Sains & Teknologi
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta hari ini, Rabu (6/8/2025).
Nasional
SUMATERA UTARA Cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Utara hari ini diprediksi akan didominasi oleh hujan ringan. Data terbaru menunjuk
Nasional
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
