438 Ribu Hektare Sawit Ilegal Disita, Pemerintah Tegas Atasi Pelanggaran!

JAKARTA -Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan 216.997,75 hektare lahan perkebunan kelapa sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Serah terima ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya, pada 10 Maret 2025, dilakukan penyerahan tahap pertama seluas 221.868,421 hektare.

Total lahan yang telah diserahkan mencapai lebih dari 438 ribu hektare.

Ketua Pelaksana Satgas PKH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi antara TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.

Satgas PKH yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025 ini memiliki mandat untuk menertibkan kawasan hutan dan memberantas perkebunan sawit ilegal.

Febrie menyebutkan, lahan yang disita pada tahap pertama sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group, sementara pada tahap kedua, lahan berasal dari 109 perusahaan yang tersebar di berbagai provinsi.

Serah terima lahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Jampidsus Febrie Adriansyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo.

Acara ini turut disaksikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari.

Meski Satgas PKH telah berhasil menyita dan menyerahkan lahan kepada BUMN, Febrie mengakui masih ada sejumlah kendala yang harus dituntaskan, seperti penagihan denda administratif serta penyelesaian hak tanggungan beberapa aset yang masih berada di perbankan.

"Kami terus melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah hukum yang masih ada, agar lahan ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara dan masyarakat," ujar Febrie di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (26/3/2025).

Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan berbasis aturan dan data resmi dari instansi berwenang.

"Pemerintah bekerja secara cermat dan terukur. Tidak ada tindakan di luar aturan, semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Sjafrie.

Ia berharap PT Agrinas Palma Nusantara dapat mengelola lahan ini dengan baik dan meningkatkan produksi sawit nasional.

"Tujuan utama adalah meningkatkan produksi dan memperbesar manfaat bagi rakyat," tambahnya.

(dc/a)