GNB Tegaskan, Jangan Biarkan Teror Pembela HAM Berulang, Polri Harus Segera Usut Pelaku Penyerangan
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
MEDAN - Aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali memanas di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis (27/3/2025).
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan aksi membakar ban dan memblokade jalan di Jalan Imam Bonjol, tepat di depan gedung dewan, sekitar pukul 17.12 WIB.
"Kami cuma mau masuk rumah kami, dimana anggota dewan yang katanya wakil rakyat.
Tak satu pun anggota DPRD Sumut muncul hingga sore ini," ujar massa aksi dengan nada penuh frustrasi saat mereka membentuk lingkaran dan membakar ban.
Sejak pagi hari, aksi ini sudah berlangsung dari beberapa titik, dimulai dari Bundaran SIB hingga sore hari di depan Gedung DPRD Sumut.
Namun, meski sudah beberapa jam berlalu, tidak ada satu pun anggota DPRD Sumut, yang dipimpin oleh Ketua Erni Ariyanti Sitorus, yang menemui para demonstran.
Saat api membakar ban, orator dari massa aksi mulai menyampaikan tuntutan mereka. "Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, hidup kaum buruh.
Wujudkan demokrasi. Kembalinya fungsi TNI yang dibiayai rakyat untuk menjaga keamanan bukan merangkap jabatan sipil," kata orator di hadapan ratusan polisi yang berjaga di sekitar lokasi.
Aksi sempat memanas dan menyebabkan ricuh, dengan dua orang massa pingsan akibat kericuhan yang terjadi.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap massa aksi yang menurut mereka melanggar prosedur penanganan massa.
"KontraS mengecam dan menyayangkan tindak kekerasan ini. Polisi yang seharusnya memberikan pengamanan malah menjadi pemicu kericuhan.
Padahal saat kejadian, massa tidak melakukan provokasi apalagi tindakan perlawanan," kata Ady, salah satu perwakilan KontraS.
Selama aksi, beberapa pendemo ditarik paksa oleh aparat kepolisian, yang mengakibatkan luka-luka pada beberapa orang, termasuk seorang pria yang menderita cedera di bagian dekat tulang rusuk akibat pemukulan.
Hingga berita ini diturunkan, massa belum membubarkan diri dan terus memprotes pengesahan UU TNI, yang mereka anggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
Arus lalu lintas di sekitar lokasi masih terhambat oleh aksi blokade jalan tersebut.
(km/n14)
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua anggota komplotan perampok bersenjata tajam yang menyerang seorang warga di siang bolong di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
SIANTAR Anggota DPR RI dari Komisi III Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, meresmikan Rumah Aspirasi di Jalan SuriSuri, Kota Siantar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Warga Dusun Pasar Benteng Sungai, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, mengeluhkan kondisi akses jalan
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Warga Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria paruh bay
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan penjelasan terkait kasus dua Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Keca
HUKUM DAN KRIMINAL