Kaum Ibu Aksi Tolak Kekerasan Aparat dalam Demo Menolak RUU TNI di Jakarta

JAKARTA -Sejumlah perempuan, mayoritas ibu-ibu, menggelar aksi damai menolak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam demonstrasi menolak RUU TNI.

Aksi tersebut digelar di depan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/3), dan menarik perhatian banyak pengguna jalan yang melintas.

Massa yang sebagian besar mengenakan pakaian putih membawa poster berisi tuntutan untuk mengakhiri kekerasan oleh aparat terhadap mahasiswa dalam aksi-aksi penolakan terhadap RUU TNI.

Salah satu poster bertuliskan, "Halo, Nak, polisi. Tolong jaga mahasiswa, mereka adikmu juga," yang menggambarkan permintaan masyarakat agar aparat lebih mengedepankan dialog daripada kekerasan.

Polisi terlihat mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya aksi tersebut. Beberapa pengguna jalan yang melintas bahkan berhenti dan mengikuti jalannya aksi.

Tati (50), seorang ibu asal Tangerang Selatan, secara tegas menolak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa yang menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU TNI.

Tati menyatakan bahwa aparat seharusnya mengedepankan dialog dan menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, bukan dengan kekerasan.

"Bukan harus dengan kekerasan seperti yang kita lihat, ini sudah melampaui batas," kata Tati. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang kebebasan berekspresi yang mungkin kembali dibatasi, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Tati berharap Indonesia tetap berada dalam arah yang terang untuk masa depan anak-anaknya.

Senada dengan itu, Nia (42) asal Jakarta turut menyayangkan tindakan kekerasan aparat terhadap massa aksi di Gedung DPR/MPR RI.

Ia membandingkan kekerasan terhadap mahasiswa dengan tindakan kekerasan yang dialami warga Palestina oleh Israel, serta mengingatkan bahwa Indonesia harus menghindari kembali ke situasi Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat dibungkam.

Seperti diketahui, RUU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI pada Kamis (20/3) lalu, kini memungkinkan anggota TNI aktif menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga tanpa harus mengundurkan diri.