PSI Pertanyakan Rencana PKS Manfaatkan Lintas Fraksi DPR untuk Bahas Polemik Ijazah Gibran
BOGOR Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mempertanyakan urgensi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak
POLITIK
TAPSEL -Pada reses Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Andesmar Siregar, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, menerima berbagai keluhan dari masyarakat sekitar tambang emas Batangtoru, milik PT Agincourt Resources (AR) Martabe.
Salah satu masalah yang disampaikan oleh perwakilan warga, Zul Fitri Siregar, adalah ketidakjelasan alokasi dividen yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak.
Menurut kesepakatan yang ada sejak 2008, sebanyak 40 persen dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel melalui PT ANA seharusnya digunakan untuk pengembangan masyarakat sekitar tambang.
Namun, sejak 2015, dana tersebut tidak lagi disalurkan kepada masyarakat.
Masyarakat pun meminta kejelasan dan transparansi mengenai penggunaan dana tersebut.
"Kami tidak menuduh ada penyalahgunaan, tetapi sebagai warga yang berhak menerima manfaat, kami ingin kejelasan. Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat tiba-tiba hilang tanpa penjelasan.
Kami meminta KPK untuk mengaudit PT Agincourt Resources agar semuanya transparan," ungkap Zul Fitri Siregar saat berbicara dengan Andesmar.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT AR Martabe. Bantuan yang disalurkan dinilai tidak bermanfaat dan bahkan merugikan.
Salah satu contoh adalah pakan ikan yang diterima warga dalam program CSR, yang ternyata sudah kedaluwarsa dan berjamur, sehingga merusak usaha budi daya ikan mereka.
"Seharusnya bantuan CSR bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah merugikan. Pakan ikan yang kami terima sudah berjamur dan tidak layak pakai. Akibatnya, ikan mati, usaha gagal, dan kehidupan kami semakin sulit," kata warga yang terdampak.
Masyarakat juga menyoroti ketidakadilan dalam sistem perekrutan tenaga kerja di PT AR Martabe. Mereka merasa warga sekitar tambang sangat sulit mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut, sementara tenaga kerja dari luar justru lebih banyak diterima.
"Kami hanya meminta keadilan.
BOGOR Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mempertanyakan urgensi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak
POLITIK
DELI SERDANG Jumlah santri dan guru yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap nasi bungkus dalam peringatan Hari Santri Nasional
PERISTIWA
MEDAN Teras Pelajar Sumut Berkah menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan potensi generasi
PENDIDIKAN
BOGOR Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah diriny
POLITIK
JAKARTA Enam menteri Kabinet Merah Putih memperoleh persentase di bawah 1 persen dalam survei penilaian kinerja menteri yang dirilis Ind
NASIONAL
LANGKAT Tiga rumah warga di Dusun II, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ludes terbakar menjela
PERISTIWA
JAKARTA Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat menjadi salah satu f
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengakui tingginya persoalan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Ia menyebut Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Malaysia menyatakan siap membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lin
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasi
NASIONAL