Presiden Prabowo Terima 7 Pemred Media di Hambalang, Bahas Isu Ekonomi hingga UU TNI

JAWA BARAT -Presiden Prabowo Subianto mengundang tujuh pemimpin redaksi (pemred) media nasional ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025).

Pertemuan yang berlangsung hangat selama tiga jam ini membahas berbagai isu strategis nasional, mulai dari kondisi ekonomi hingga kebijakan pertahanan.

Para pemred yang hadir antara lain:

- Alfito Deannova Gintings (Pemred detikcom)

- Lalu Mara Satriawangsa (Pemred tvOne)

- Uni Lubis (Pemred IDN Times)

- Najwa Shihab (Founder Narasi)

- Valerina Daniel (News Anchor TVRI)

- Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas)

- Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar)

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang makan bundar tersebut, Presiden Prabowo berdiskusi terbuka mengenai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar rupiah, kebijakan fiskal, hingga respons Indonesia terhadap tarif dagang baru dari pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.

Isu-isu lain yang turut dibahas mencakup:

- Evaluasi 150 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran

- Program Makan Bergizi Gratis

- Stabilitas harga BBM dan kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran

- Bantuan dan insentif pemerintah kepada masyarakat

- Pembaruan Undang-Undang TNI

Pemred detikcom, Alfito Deannova Gintings, mengapresiasi keterbukaan Prabowo selama wawancara.

"Pak Prabowo tidak meminta daftar pertanyaan, tidak membatasi topik, dan menjawab semua pertanyaan tanpa sensor. Ini bentuk transparansi yang sangat baik," ungkapnya.

Alfito juga berharap forum semacam ini bisa dilakukan secara rutin agar masyarakat mendapatkan informasi langsung dari Presiden.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi Digital dan Informatika, Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk baru komunikasi Presiden kepada rakyat.

"Presiden ingin lebih dekat dengan publik. Dengan bertemu langsung para jurnalis senior, Presiden bisa menerima masukan dan menjawab pertanyaan publik secara langsung," ujar Angga.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari pola komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis antara pemerintah dan masyarakat, melalui perantara media yang kredibel.

(d/a)