Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
MEDAN - Masyarakat di kawasan Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, tengah diliputi rasa resah setelah beredar kabar bahwa Polres Pelabuhan Belawan tidak lagi dipersenjatai.
Informasi ini pertama kali mencuat pada Februari 2026, menyusul terjadinya aksi tawuran yang melibatkan pemuda tanggung di salah satu wilayah Kecamatan Belawan.
Bangkit Sutrisno, warga setempat, mengatakan, tawuran itu tak hanya berujung pada bentrokan antarkelompok, tetapi juga menimbulkan aksi penjarahan di rumah warga.Baca Juga:
"Ada dua rumah yang dijarah, bahkan ada yang nyaris dibakar. Ini jelas mengancam keselamatan masyarakat," ujarnya, Kamis (5/3/2026), saat audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat ke DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.
Bangkit mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya berkomunikasi secara berjenjang dengan pemerintah dan kepolisian setempat. Namun, respons yang diterima dianggap lamban.
Ia mengaku sempat mendengar pernyataan Kompol Jan Piter Napitupulu, salah satu petinggi Polres Pelabuhan Belawan, yang menyebut bahwa pihak kepolisian "tidak dipersenjatai lagi" saat kerusuhan di kawasan Jalan KL Yos Sudarso.
"Bagaimana mungkin pengaman kita tidak dipersenjatai? Apa kami harus mempersenjatai diri sendiri?" kata Bangkit.
Menanggapi kabar tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, menyebut adanya miskomunikasi terkait persenjataan.
Menurut Rosef, tidak semua personel berwenang memegang senjata karena ada persyaratan dan prosedur internal yang harus dipenuhi.
"Masalah senjata ada tekniknya di internal kami. Penggunaan senjata bukan satu-satunya cara dalam pengamanan, misalnya membubarkan tawuran. Yang paling penting adalah kehadiran personel di lokasi," ujarnya.
Rosef menambahkan, Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan beberapa langkah preventif untuk mencegah meluasnya tawuran di kawasan Pelabuhan Belawan, meski masyarakat masih menyatakan kekhawatiran terhadap keselamatan mereka.
Kejadian ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting: keamanan masyarakat di kawasan padat aktivitas pelabuhan yang rawan konflik antarkelompok.*
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN