
Pertamina: Transaksi BBM Subsidi Kini 100% Gunakan QR Code
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat program penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran melalui siste
EkonomiTAPSEL - Program Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tapanuli Selatan melalui PT Tapanuli Selatan Membangun (PT TSM) saat ini menjadi sorotan publik.
Dua proyek andalan berupa pembangunan kandang ayam untuk ketahanan pangan dan pabrik kapur tohor memicu perdebatan di tengah masyarakat, dengan munculnya tanggapan pro dan kontra terhadap pelaksanaannya.
Untuk mendapatkan klarifikasi langsung terkait polemik ini, mencoba mengonfirmasi Komisaris PT TSM, Hamdan Zen, selaku pengawas dalam struktur perseroan.
Namun, tanggapan yang disampaikan terkesan enggan menjawab substansi permasalahan.
"Banyaknya sorotan terhadap program TSM saat ini, silakan tanya ke direktur, bang," kata Hamdan Zen singkat.
"Semua itu dilaksanakan oleh direktur," tambahnya saat ditanya soal kajian Komisaris terhadap program tersebut.
"Atasan direktur adalah pemegang saham, bang," ujarnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Pernyataan yang cenderung menghindar tersebut menimbulkan kesan bahwa pihak Komisaris enggan bertanggung jawab terhadap program yang sedang dijalankan, padahal dalam struktur BUMD, Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi sesuai regulasi yang berlaku.
Menanggapi hal ini, Direktur PT TSM, M. Yunus Hutasuhut, memberikan penjelasan berdasarkan landasan hukum pengelolaan BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, khususnya Pasal 6.
"Menurut saya, Komisaris kurang memahami teknis hubungan kerja di BUMD. Ini bukan sistem birokrasi seperti PNS. Kegiatan operasional hanya bisa dilaksanakan setelah diputuskan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang disetujui bersama oleh pemegang saham dan Komisaris," jelas M. Yunus.
Ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan melaporkan ke pemegang saham untuk dibahas dalam RUPS, bukan serta merta menarik dukungan secara sepihak.
"Jika ada persoalan, mekanismenya jelas. Komisaris seharusnya bersikap profesional dan menyampaikan evaluasi melalui forum RUPS, bukan mencabut persetujuan secara sepihak. Sikap seperti itu terkesan tidak etis dan bisa diartikan sebagai cuci tangan," tegasnya.
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat program penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran melalui siste
EkonomiJAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk komisi khusus untuk evaluasi dan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
NasionalTAPANULI TENGAH Di tengah deretan pulaupulau eksotis Indonesia, Pulau Mursala di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu destinasi
PariwisataMEDAN Menghapus objek yang mengganggu dalam foto kini tidak lagi memerlukan keahlian desain grafis tingkat tinggi. Berkat kemajuan tekno
Sains & TeknologiMEDAN Sepanjang sejarah, dunia telah mengenal para jenius yang meninggalkan jejak luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan peradaban manusi
SosokMEDAN Apple resmi memperkenalkan chip A19 Pro bersamaan dengan peluncuran iPhone 17 Pro, dalam acara bertajuk Awe Dropping di Apple Pa
Sains & TeknologiMEDAN Tidur adalah bagian penting dari kehidupan manusia, namun Islam juga memberikan tuntunan mengenai adab dan posisi tidur yang baik.
AgamaMEDAN Enam mahasiswa Universitas Al Azhar Medan tampil aktif dalam Seminar Kewirausahaan bertajuk Memulai Bisnis di Bidang Ekonomi Krea
PendidikanOleh Mohsen Hasan A.RESHUFFLE kabinet yang baru saja diumumkan kembali menghadirkan riuh di ruang publik. Media sosial, ruang diskusi kampu
OpiniBANDA ACEH Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., memimpin langsung prosesi tradisi pele
Nasional