Jaksa Bongkar Fee Percepatan Kuota Haji Rp143,9 Miliar dalam Kasus Eks Menag Yaqut
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti harga obat di Indonesia yang dinilai jauh lebih mahal dibanding negara tetangga, seperti Malaysia.
Dalam pernyataannya Jumat (13/3/2026), Budi mengungkap dugaan adanya praktik korupsi sistemik yang memengaruhi rantai industri kesehatan, sehingga membebani masyarakat.
"Kalau dibanding Malaysia, selisih harga bisa tiga sampai lima kali lebih mahal. Obat kolesterol seperti Crestor dan Lipitor contohnya, di Malaysia jauh lebih murah," ujar Menkes Budi saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.Baca Juga:
Budi menilai selisih harga tersebut tidak bisa dijustifikasi hanya dengan pajak atau biaya distribusi. Menurutnya, ada faktor lain dalam ekosistem industri kesehatan yang membuat harga obat membengkak hingga 500 persen.
"Bagaimana bisa jadi 500 persen lebih mahal? Itu pasti ada hal lain yang tidak diungkap," tegasnya.
Langkah Kementerian Kesehatan dan KPK
Untuk menekan potensi korupsi dan memperbaiki tata kelola industri kesehatan, Kementerian Kesehatan menggandeng KPK.
Tujuannya, tidak hanya merapikan internal kementerian, tetapi juga memperbaiki seluruh ekosistem, termasuk perusahaan farmasi, rumah sakit, dokter, dan penyedia asuransi kesehatan.
Budi menekankan, keterlibatan semua pihak penting untuk memastikan transparansi dan mengurangi beban biaya bagi masyarakat.
"Semua bagian dari ekosistem ini harus dibenahi agar layanan kesehatan lebih efisien dan terjangkau," ujarnya.
Dengan upaya ini, pemerintah berharap harga obat di Indonesia bisa lebih kompetitif, mendekati standar internasional, dan lebih bersahabat bagi masyarakat luas.*
(in/dh)
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL