JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti harga obat di Indonesia yang dinilai jauh lebih mahal dibanding negara tetangga, seperti Malaysia.
Dalam pernyataannya Jumat (13/3/2026), Budi mengungkap dugaan adanya praktik korupsi sistemik yang memengaruhi rantai industri kesehatan, sehingga membebani masyarakat.
"Kalau dibanding Malaysia, selisih harga bisa tiga sampai lima kali lebih mahal. Obat kolesterol seperti Crestor dan Lipitor contohnya, di Malaysia jauh lebih murah," ujar Menkes Budi saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.Baca Juga:
Budi menilai selisih harga tersebut tidak bisa dijustifikasi hanya dengan pajak atau biaya distribusi. Menurutnya, ada faktor lain dalam ekosistem industri kesehatan yang membuat harga obat membengkak hingga 500 persen.
"Bagaimana bisa jadi 500 persen lebih mahal? Itu pasti ada hal lain yang tidak diungkap," tegasnya.
Langkah Kementerian Kesehatan dan KPK
Untuk menekan potensi korupsi dan memperbaiki tata kelola industri kesehatan, Kementerian Kesehatan menggandeng KPK.
Tujuannya, tidak hanya merapikan internal kementerian, tetapi juga memperbaiki seluruh ekosistem, termasuk perusahaan farmasi, rumah sakit, dokter, dan penyedia asuransi kesehatan.
Budi menekankan, keterlibatan semua pihak penting untuk memastikan transparansi dan mengurangi beban biaya bagi masyarakat.
"Semua bagian dari ekosistem ini harus dibenahi agar layanan kesehatan lebih efisien dan terjangkau," ujarnya.
Dengan upaya ini, pemerintah berharap harga obat di Indonesia bisa lebih kompetitif, mendekati standar internasional, dan lebih bersahabat bagi masyarakat luas.*
(in/dh)
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
SLEMAN Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berla
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan dan penahanan hak
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu men
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pe
HUKUM DAN KRIMINAL
