100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA -Penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI masih terus berlangsung meskipun hampir tiga pekan setelah disahkan.
Sejumlah warga menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, pada Senin (7/4/2025).
Aksi tersebut digelar secara kolektif oleh warga sipil tanpa afiliasi organisasi tertentu.
tiga tenda berwarna merah dan hitam didirikan tepat di depan gerbang besi setinggi sekitar dua meter yang membentengi Kompleks Parlemen.
Di dalam tenda, peserta aksi tampak beraktivitas seperti berkemah, ada yang berbincang-bincang dan membaca buku. Meski demikian, tak terlihat adanya spanduk atau poster dengan pesan penolakan terhadap RUU TNI yang dibentangkan.
Seorang peserta aksi, Al, menjelaskan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI dan mendesak pemerintah serta DPR untuk membatalkan pengesahan undang-undang tersebut. "Kami ingin membatalkan RUU TNI yang sudah disahkan. Prioritas utama kami adalah di situ," ungkap Al.
Al juga menyebutkan bahwa aksi berkemah ini dipilih sebagai alternatif cara berdemo yang lebih aman.
"Kami ingin mencoba metode lain yang lebih aman, mengingat aksi besar dengan skala yang besar seringkali berisiko menimbulkan korban," ujar Al.
Aksi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berpartisipasi, tanpa adanya eksklusivitas kelompok tertentu.
Meskipun sudah hampir tiga pekan sejak RUU TNI disahkan pada 20 Maret 2025, gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat masih terus berlangsung.
Di beberapa daerah, unjuk rasa ini kadang diwarnai dengan kekerasan dari aparat. Para peserta aksi berkemah berencana melanjutkan kegiatan ini hingga pengesahan RUU TNI dibatalkan.*
(km/n14)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL