JAKARTA -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta klarifikasi terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, pada Selasa (8/4/2025), terkait perjalanan liburan ke Jepang selama libur Lebaran 1446 H.
Klarifikasi ini dilakukan setelah Lucky Hakim melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mengajukan izin yang sesuai.
Wamendagri: Kurangnya Pemahaman Terkait Aturan Cuti Kepala Daerah
Baca Juga:
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, terungkap bahwa Bupati Lucky Hakim memiliki keterbatasan pemahaman mengenai aturan cuti bagi kepala daerah.
Bima Arya menjelaskan bahwa meskipun dalam masa liburan atau cuti, seorang kepala daerah tetap harus mengajukan izin terlebih dahulu untuk perjalanan ke luar negeri.
Baca Juga:
"Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin," jelas Bima Arya kepada wartawan di Kemendagri, Jakarta.
Bima juga menegaskan pentingnya kepala daerah untuk sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta mengingatkan bahwa menjadi kepala daerah bukanlah pekerjaan paruh waktu.
Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah harus lebih memahami peraturan yang berlaku. "Kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu.
Kepala daerah itu memerlukan waktu dan konsentrasi penuh, dan tidak ada liburan bagi kepala daerah," ujar Bima.
Terkait perjalanan Lucky Hakim ke Jepang, Bima menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kepala daerah untuk mengajukan cuti liburan tanpa izin yang jelas sesuai regulasi yang ada.
Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk lebih memperhatikan kewajiban mereka.
Bupati Indramayu Lucky Hakim hadir langsung dalam klarifikasi di Kemendagri dan mengakui kesalahannya. Ia menyatakan bahwa ia tidak mengajukan izin ke Kemendagri sebelum melakukan perjalanan ke Jepang.
MEDAN Dengan semangat menatap masa depan Indonesia yang lebih beradab dan menjunjung tinggi perlindungan anak, puluhan massa dari Alians
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) T
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Warga Dusun Tapus dan Dusun Kantin, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, menunjukkan semangat kebersamaan denga
Peristiwa
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
