JAKARTA -Pengusaha Djoko Tjandra membantah mengenal dan pernah bertemu dengan mantan caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku.
Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
"Ngobrol santai saja, enggak ada apa-apa. Saya tidak kenal sama sekali (Harun Masiku)," ujar Djoko kepada awak media.
Baca Juga:
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidik akan membuktikan kebenaran pernyataan tersebut melalui proses hukum dan pengumpulan alat bukti.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut bahwa penyidik memiliki tugas untuk mendalami dan mengonfirmasi semua informasi yang berkaitan dengan dugaan pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku.
Baca Juga:
"Tentunya nanti tugas penyidik yang akan membuktikan atau mencari alat bukti untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara. Itulah fungsinya pemanggilan saksi, konfirmasi dengan alat bukti yang ada," jelas Tessa.
Tessa sebelumnya mengungkapkan bahwa Djoko Tjandra dan Harun Masiku diduga pernah bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dalam pertemuan tersebut, Djoko disebut sempat meminta bantuan Harun, meski belum dijelaskan lebih lanjut bantuan seperti apa yang dimaksud.
"Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Tjandra) kepada saudara HM (Harun Masiku) untuk membantu mengurus sesuatu.
Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini," kata Tessa.
Sampai saat ini, KPK masih mendalami informasi lebih lanjut terkait pertemuan tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran uang.
"Kalau aliran uang belum ada infonya. Jadi baru ada pertemuan di sana, di KL (Kuala Lumpur)," tambahnya.
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapi
Nasional
JAKARTA Sorakan bergema penuh semangat memenuhi Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Ribuan mitra Gojek dari berbagai daerah ber
Ekonomi
DEPOK Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi polemik
Nasional
DEPOK Aset milik Pemerintah Indonesia di Prancis terancam disita menyusul kekalahan Kementerian Pertahanan RI dalam sengketa hukum denga
Nasional
SINGKAWANG Kasus pembunuhan tragis terhadap bayi Rafa Fauzan (1 tahun) yang sempat menghilang sejak Selasa, 10 Juni 2025, mulai menemui
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Praktisi hukum Zulham Efendi Harahap, S.H., M.H., angkat bicara terkait polemik kepemilikan empat pulau di wilayah perba
Nasional
JAKARTA Fenomena hangusnya kuota internet begitu masa aktif berakhir kembali menjadi sorotan. Indonesian Audit Watch (IAW) menyebut prak
Hukum dan Kriminal
DEN HAAG Pemerintah Indonesia dan Belanda memperkuat komitmen kerja sama dalam upaya repatriasi bendabenda budaya Indonesia yang selama
Seni dan Budaya
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, akan muncul
Nasional
JAKARTA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kembali mengambil langkah tegas
Hukum dan Kriminal
