JAKARTA -Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi mengumumkan bahwa sistem penjurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan kembali diberlakukan pada tahun 2025.
Kebijakan ini sekaligus menandai akan digantikannya Kurikulum Merdeka yang selama ini memberi kebebasan siswa memilih mata pelajaran lintas jurusan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian sistem pendidikan menengah dengan rencana penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai indikator seleksi masuk perguruan tinggi.
"TKA itu nanti berbasis mata pelajaran untuk membantu para pihak, terutama murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena tesnya berbasis mata pelajaran, maka ke depan penjurusan akan kami hidupkan lagi," kata Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Dalam sistem TKA yang akan diterapkan, semua siswa SMA tetap mengikuti tes wajib seperti Bahasa Indonesia dan Matematika, namun juga diwajibkan memilih mata pelajaran sesuai jurusan masing-masing:
Siswa IPA: dapat memilih Fisika, Kimia, Biologi.
Siswa IPS: dapat memilih Ekonomi, Geografi, Sejarah.
Jurusan Bahasa: dapat memilih Bahasa Asing, Sastra, dan lainnya.
Uji coba kebijakan penjurusan ini akan dimulai pada murid kelas 12 (kelas 3 SMA) pada November 2025.
Kurikulum Merdeka yang sebelumnya memungkinkan siswa memilih mata pelajaran secara fleksibel berdasarkan minat dan bakat, dinilai kurang sesuai dalam konteks seleksi perguruan tinggi yang menuntut pendekatan akademik yang lebih terstandar.
"Dengan cara seperti itu, kemampuan akademik seseorang akan menjadi landasan ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan tertentu," ujar Mu'ti.
Kemdikdasmen berharap TKA dapat menjadi alat seleksi yang valid dan terstandar bagi perguruan tinggi untuk menyaring calon mahasiswa berdasarkan potensi akademik yang sesuai dengan bidang studi.*
(bs/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memenuhi kriteria berhak me
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah harus digunakan
Pemerintahan