BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
bitvonline.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kembali menjadi sorotan setelah berbagai pernyataan dan kebijakannya menuai polemik di sektor perumahan nasional. Sejak dilantik pada Oktober 2024 sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, Ara—sapaan akrabnya—dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas dan ambisius dalam mengejar target Program 3 Juta Rumah.
Namun, berbagai kebijakan yang dilontarkan, mulai dari tudingan "pengembang nakal", wacana rumah gratis, penurunan harga rumah subsidi, hingga batasan penghasilan penerima rumah subsidi, dinilai mengganggu ekosistem perumahan yang sudah terbangun selama bertahun-tahun.
Kelima asosiasi pengembang perumahan, seperti Real Estate Indonesia (REI), Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, secara terbuka menyuarakan kekecewaannya. Mereka menilai pendekatan Maruarar terlalu bombastis tanpa komunikasi yang cukup dan minim detail implementasi yang realistis.
"Pernyataan beliau menimbulkan stigma bahwa pengembang adalah pihak yang selalu salah. Ini merusak kepercayaan publik dan ekosistem kami," ujar Ketua Umum REI, Joko Suranto.
Senada, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, mempertanyakan definisi "nakal" yang dilontarkan Maruarar. Menurutnya, masalah seperti rumah retak atau genangan air tidak serta merta menjadikan pengembang sebagai pelaku pelanggaran berat.
Kritik juga ditujukan pada kerja sama dengan investor asing, seperti MoU dengan investor Qatar untuk membangun 1 juta rumah. Meski tujuannya baik, pengamat menilai langkah ini berisiko terhadap kedaulatan dan keseimbangan pasar properti nasional.
Menanggapi kritik yang muncul, Maruarar tetap bersikap terbuka. Ia menegaskan bahwa dirinya bekerja demi kepentingan rakyat yang belum memiliki rumah. Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan pengembang.
"Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah," ujar Maruarar.
Meskipun menuai kritik, Maruarar menegaskan bahwa kementeriannya tengah menyusun peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia juga menyatakan sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).*
(km/J006)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN