Kemenkumham Sebut Indonesia Unggul dalam Pendaftaran Hak Paten, Mengalahkan AS dan China

JAKARTA -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan capaian kinerja yang signifikan untuk triwulan pertama tahun 2025.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil menjadi negara dengan jumlah pengajuan hak paten tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Korea.

Menurut Supratman, capaian ini merupakan bukti meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya hak kekayaan intelektual.

"Saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengajuan hak paten dan merek terbanyak di dunia, berdasarkan data dari WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia)," ujar Supratman dalam paparan di Gedung Kemenkum, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Lebih lanjut, Supratman juga menyoroti keberhasilan Kemenkumham dalam memfasilitasi proses naturalisasi enam pemain sepak bola untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia.

Para pemain tersebut adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan meningkatkan performa Timnas Indonesia di ajang kompetisi internasional," kata Supratman.

Di bidang administrasi hukum umum (AHU), Kemenkumham menyelesaikan lebih dari 2,9 juta permohonan yang masuk, mencapai 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang diterima.

Permohonan tersebut meliputi layanan di bidang hukum perdata, pidana, badan usaha, hukum tata negara, serta hukum internasional.

Selain itu, Supratman juga menyampaikan kemajuan dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Hingga Maret 2025, Kemenkumham telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi, mencakup berbagai sektor, seperti politik, hukum, dan keamanan (polhukhankam), pemilihan umum (pemimipas), kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi.

Proses harmonisasi ini akan dipercepat melalui aplikasi e-Harmonisasi, yang memungkinkan instansi pengusul untuk mengajukan permohonan secara daring dengan waktu proses hanya 5 hari kerja.

"Aplikasi e-Harmonisasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya," tambah Supratman.

Dengan capaian-capaian tersebut, Kemenkumham optimis akan terus berperan penting dalam mendukung kemajuan hukum dan hak kekayaan intelektual di Indonesia, serta memperkuat sektor-sektor lain yang mendukung pembangunan nasional.*

(d/a008)