Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA -Komisi VI DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyusul laporan Amerika Serikat yang menyebut Pasar Mangga Dua, Jakarta, sebagai sarang barang bajakan.
Hal ini dinilai mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan AS.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulistyo, menegaskan bahwa pihaknya akan mendesak Kemendag untuk mengambil langkah konkret dalam memberantas peredaran barang palsu, khususnya di Mangga Dua dan secara umum di seluruh Indonesia.
"Komisi VI DPR RI akan memanggil mitra kerja terkait yaitu Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan langkah nyata dalam memonitor dan menindak peredaran barang palsu di Mangga Dua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya," ujar Adisatrya, Sabtu (19/4).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa Komisi VI mendukung penuh implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem perdagangan nasional.
"Kami mendorong pemerintah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi sistem perdagangan yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual," tegasnya.
Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers kembali memasukkan Pasar Mangga Dua dalam daftar pantauan prioritas dan tinjauan pasar terkenal untuk pemalsuan dan pembajakan.
AS menilai, meskipun Indonesia telah melakukan perbaikan dalam perlindungan HKI, penegakan hukumnya dinilai masih lemah.
USTR juga menyuarakan keprihatinan terhadap perubahan UU Paten 2016 melalui UU Cipta Kerja.
Mereka mendorong Indonesia untuk melakukan amandemen yang lebih komprehensif serta memperjelas aspek-aspek penting seperti paten untuk program komputer, serta penemuan yang berbasis pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.
"Amerika Serikat juga terus mendesak Indonesia untuk sepenuhnya mengimplementasikan Rencana Kerja Hak Kekayaan Intelektual bilateral," tulis laporan USTR.
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL