JAKARTA -Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi ditunda. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan penundaan ini disebabkan oleh penataan organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga usai pembentukan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa perubahan struktur organisasi menyebabkan proses pemindahan belum bisa direalisasikan. "Pemindahan kementerian, lembaga, dan pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian dan lembaga," ujar Rini saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).
Selain faktor internal, kondisi infrastruktur di IKN juga menjadi pertimbangan penting. Rini menegaskan bahwa gedung perkantoran dan unit hunian ASN hingga akhir 2024 masih dalam tahap penyesuaian.
Baca Juga:
Lebih lanjut, pemerintah masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Rini menyebutkan bahwa hingga kini Peraturan Presiden (Perpres) mengenai jadwal pemindahan ASN belum ditandatangani.
"Jadwal finalnya kami belum mendapat arahan dari Bapak Presiden," katanya.
Baca Juga:
Namun demikian, Rini mengungkapkan bahwa Kemenpan-RB telah merancang strategi pemindahan ASN dalam tiga fase yang direncanakan dimulai pada tahun 2026:
Fase Pertama: Pemindahan ASN yang bertugas di unit-unit strategis pemerintahan.
Fase Kedua: Pemindahan ASN dari hasil seleksi CPNS 2024, serta penerapan sistem kantor dan layanan bersama.
Fase Ketiga: Implementasi smart government di IKN dan Jakarta, serta lanjutan relokasi ASN.
"Seluruh proses ini akan dirancang agar relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional," pungkas Rini.
Penundaan ini menandai babak baru dalam proses pemindahan ibu kota yang menuntut koordinasi lintas sektor dan kesiapan infrastruktur. Pemerintah mengimbau masyarakat dan ASN untuk bersabar sembari menanti kejelasan arahan dari Presiden.*
(km/J006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal