Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menggelar pertemuan tertutup dengan tim kuasa hukumnya di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2025) sore.
Pertemuan ini digelar di tengah ramainya kembali isu lama terkait dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi.
Jokowi yang datang mengenakan batik cokelat, tiba sekitar pukul 15.30 WIB. Ia langsung disambut oleh sejumlah pengacara termasuk Yakup Hasibuan yang menjadi salah satu tim kuasa hukumnya. Suasana pertemuan terlihat akrab dan santai.
"Ramai banget ini," ujar Jokowi singkat kepada awak media sebelum masuk ke lokasi.
Sebelum bertemu dengan tim kuasa hukum, Jokowi sempat bersilaturahmi dengan sejumlah menteri yang pernah membantunya dalam kabinet, antara lain Teten Masduki (eks Menkop UKM), Budi Karya Sumadi (eks Menhub), dan Wishnutama (eks Menparekraf).
Saat ditanya mengenai isi pertemuan, para mantan menteri menyebutkan bahwa pertemuan tersebut hanyalah ajang silaturahmi.
"Silaturahmi saja," ujar Teten Masduki.
"Ngobrol-ngobrol," sahut Wishnutama.
Isu mengenai ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik usai sejumlah orang dari Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPAU) mendatangi kediamannya, menuntut klarifikasi soal keaslian ijazah.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi sebelumnya telah menunjukkan ijazah dari tingkat SD hingga sarjana kepada 11 wartawan yang ia undang secara khusus.
Namun, pertemuan itu digelar tertutup dan wartawan dilarang mengambil foto atau video saat dokumentasi ijazah ditunjukkan.
Langkah Jokowi menemui tim hukumnya dinilai sebagai bentuk keseriusan menghadapi tudingan yang dinilainya tidak berdasar.*
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL