Lima Pekan Terjebak Kabut Asap, Ribuan Warga Pontianak Gelar Salat Istisqa Minta Hujan Turun
PONTIANAK Ribuan warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menggelar salat istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk memohon hujan di t
PERISTIWA
JAKARTA -Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang usai bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di rumah dinas Wali Kota Surabaya, yang terletak di Jalan Sedap Malam, Kecamatan Genteng, pada Jumat (25/4/2025).
"Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat," ujar Kaesang Pangarep dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang ada dalam konstitusi.
Meski demikian, Kaesang menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Kaesang hanya menekankan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dilakukan dalam proses demokrasi dan sesuai dengan konstitusi. "Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi," ujar Kaesang.
Forum Purnawirawan TNI-Polri sebelumnya mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga mengajukan permintaan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri-menteri yang dianggap terlibat dalam kasus korupsi.
Tuntutan ini turut disertai dengan permintaan agar tindakan tegas diambil terhadap aparat negara yang dinilai masih menunjukkan loyalitas kepada Presiden ke-7, Joko Widodo.
Sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan tersebut juga menjadi sorotan publik. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Namun, Presiden Prabowo juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Wiranto menyatakan bahwa Presiden perlu mempelajari lebih dalam mengenai usulan-usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.
"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Sebagai tambahan informasi, tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini menjadi perhatian publik yang lebih luas, terutama dalam konteks dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang menjelang Pemilu 2025.*
(km/J006)
PONTIANAK Ribuan warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menggelar salat istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk memohon hujan di t
PERISTIWA
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan Koperasi Merah Putih agar benarbenar menjadi kekua
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan PWI, Gang Gi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung bergerak stagnan sepanjang sepekan terakhir. Pada penutupan perda
EKONOMI
JEDDAH Indonesia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil langkah nyata untuk merespons berbagai tindakan Israel di wilayah Pa
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam hari ini, Minggu (30/8/2026), masih bertahan di level Rp2.670.000 per gram. Harga tersebut tidak berubah dibandin
EKONOMI
ACEH TIMUR Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi mengimbau masyarakat tidak membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar. Langkah t
NASIONAL
BENER MERIAH Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Hutan Lindung Kaki Gunung Burni Telong, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesa
NASIONAL
KATHMANDU Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan sekitar 45 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal dalam kondisi aman. H
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Hendri Satrio menilai gelaran Merdeka Run 2026 yang diikuti lebih dari 12.000 peserta merupakan bentuk komunikasi
NASIONAL