JAKARTA -Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggugurkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 169 yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Ketetapan ini dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa permohonan uji materi dengan Nomor Perkara 18/PUU-XXIII/2025 tersebut dinyatakan gugur karena pemohon tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang telah dijadwalkan pada 19 Maret 2025.
"Mahkamah telah menjadwalkan sidang, bahkan mengonfirmasi kehadiran pemohon melalui pesan WhatsApp sehari sebelumnya. Namun tidak ada tanggapan dari pemohon," jelas Suhartoyo dalam sidang.
Permohonan ini sebelumnya diajukan oleh Muhammad Hudaya Muniib, yang menilai Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Ia menyampaikan keberatan karena tidak adanya standar kompetensi jelas bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, yang menurutnya berisiko menimbulkan kebijakan yang tidak berbasis ilmu pengetahuan.
Hudaya mengusulkan agar dalam proses pencalonan, capres dan cawapres harus melalui tes pemahaman konstitusi, ekonomi, geopolitik, kemampuan berbahasa Inggris, serta tes IQ.
Tujuannya adalah memastikan pemimpin bangsa memiliki kapasitas dan kompetensi objektif, bukan semata berdasarkan popularitas.
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
