100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA -Aliansi Mahasiswa Indonesia melalui Koordinator Nasional, Charles Gilbert, menggelar diskusi publik bertajuk "RUU TNI Disahkan: Kita Harus Apa?" dengan sub tema "Urgensi Pembaharuan RUU TNI dalam Menjawab Tantangan Global".
Diskusi ini dilaksanakan di Wisma Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025) siang.
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen mahasiswa dalam berperan aktif menanggapi dinamika nasional, khususnya reformasi sektor pertahanan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).
Dua narasumber hadir dalam forum tersebut, yakni:
Gangga Listiawan, S.H., M.H. – Direktur Pusat Sospolhukam BEM PTNU se-Nusantara, yang menyoroti pentingnya pembaruan kerangka hukum TNI guna menghadapi kompleksitas ancaman global seperti konflik siber dan dinamika geopolitik.
Ilham Ulumudin – Ketua Kajian Hukum DEMA PTKIN, yang menekankan peran strategis mahasiswa dalam memperkuat narasi kebangsaan dan keterlibatan kritis atas reformasi pertahanan nasional.
"Penguatan hukum lewat RUU TNI akan menjadikan TNI lebih adaptif dan profesional di tengah perubahan zaman," tegas Gangga.
"Mahasiswa harus hadir sebagai pengawal implementasi, bukan hanya pengamat," tambah Ilham.
Dukungan dan Apresiasi
Charles Gilbert selaku Koordinator Nasional menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan Pemerintah atas keberanian politik dalam mengesahkan RUU TNI. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi nasional untuk memperkokoh ketahanan dan kedaulatan bangsa di tengah ketidakpastian global.
"Mahasiswa Indonesia mendukung penuh pembaruan ini, tapi juga siap menjadi mitra kritis agar implementasinya tetap selaras dengan demokrasi, supremasi sipil, dan HAM," tegas Charles.
Diskusi ini juga menegaskan bahwa pembaruan RUU TNI tidak hanya menyangkut aspek militer, tetapi juga integrasi antara pertahanan negara dengan supremasi hukum, adaptasi teknologi, dan respons atas perubahan bentuk ancaman global.
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL