Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
JAKARTA -Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan belum mengetahui secara resmi terkait wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk pembinaan karakter. Ia mengaku informasi tersebut baru diketahuinya dari pemberitaan media.
"Belum, belum, kami juga baru tahu itu dari media saja kan, jadi belum tahu," ujar Mu'ti saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/4/2025).
Abdul Mu'ti juga menyampaikan bahwa hingga kini belum ada komunikasi atau koordinasi antara Gubernur Jawa Barat dengan pemerintah pusat terkait program tersebut.
Karena itu, ia enggan memberikan komentar lebih jauh.
"Nggak, nggak, jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu," sambungnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi melontarkan wacana agar siswa yang sulit dibina, terlibat pergaulan bebas, hingga indikasi tindakan kriminal, diberi pembinaan karakter dengan melibatkan unsur TNI-Polri.
Program ini, menurut Dedi, merupakan bentuk respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja di Jawa Barat.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK