Hardiknas 2025: Pemprov DKI Serahkan 371 Ijazah yang Tertahan Lewat Program Pemutihan

JAKARTA– Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan 371 ijazah yang sebelumnya tertahan dalam program pemutihan ijazah tahap kedua, Jumat (2/5/2025) di Halaman Balai Kota DKI Jakarta.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk menjamin hak pendidikan seluruh warga, khususnya mereka yang terhambat secara ekonomi.

"Total sudah ada 488 siswa yang menerima manfaat dari program ini, dengan nilai total mencapai Rp 1,69 miliar. Beberapa ijazah bahkan tertahan hingga lima tahun karena belum mampu melunasi biaya," ujar Gubernur Pramono dalam sambutan upacara.

Pram menegaskan bahwa ijazah adalah hak sipil, bukan barang dagangan, dan tidak boleh tertahan karena alasan ekonomi. Ia menyebutkan, program pemutihan ijazah ini adalah salah satu quick wins 100 hari kerja pertama masa pemerintahannya.

Dukungan Baznas Bazis dan Dinas Pendidikan

Pemprov DKI Jakarta menggandeng Baznas Bazis dan Dinas Pendidikan untuk menjalankan program ini, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah pendidikan warga miskin.

"Pemerintah harus hadir dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan karena ijazah tertahan. Saya apresiasi peran Baznas Bazis dan Dinas Pendidikan DKI," imbuhnya.

Usai upacara, Gubernur Pram juga berfoto bersama para penerima manfaat yang hadir mengantre sambil membawa ijazah mereka.

Akses Pendidikan dan Literasi Diperluas

Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung mengumumkan rencana memperluas akses pendidikan dan literasi warga dengan memperpanjang jam operasional taman, museum, dan perpustakaan umum hingga malam hari.

"Dari yang sebelumnya hanya buka sampai pukul 17.00 WIB, nanti kita buka sampai pukul 22.00 atau 23.00 WIB agar masyarakat bisa belajar kapan saja," ujarnya.

Sebagai penutup, Pram mengajak seluruh pihak menjadikan Hardiknas sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.*

(kp/J006)