Ratusan Mama-Mama Papua Datangi Kantor Gubernur, Tanyakan Bantuan UMKM yang Ternyata Hoaks

PAPUA -Ratusan mama-mama dari Papua Pegunungan mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (5/5/2025) untuk menanyakan kebenaran terkait kabar yang beredar mengenai bantuan usaha bagi pelaku UMKM.

Kabar tersebut menyebutkan bahwa Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, akan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat, terutama mama-mama asli Papua Pegunungan.

Informasi tersebut beredar luas melalui media sosial, khususnya WhatsApp, sejak pekan lalu. Masyarakat diminta untuk mengumpulkan KTP dan membuka rekening di Bank Papua atau Bank BUMN sebagai syarat untuk menerima bantuan tersebut.

Baca Juga:

• Dua Anggota OPM Kakak Beradik Ditembak Mati di Lanny Jaya!
• Kibarkan Bendera Israel, Merince Kogoya Didepak dari Miss Indonesia 2025, Netizen: Diskriminatif?

Banyak warga yang mengikuti informasi tersebut dengan membuka rekening di bank yang disebutkan, berharap bisa mendapatkan bantuan.

Namun, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. "Informasi ini tidak benar atau hoaks, karena disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkap Wasuok.

Baca Juga:

• Satu Anggota KKB Anak Buah Egianus Kogoya T3was dalam Kontak T3mbak dengan Satgas Damai Cartenz di Jayawijaya
• Pertama Kali ke Nduga, Sri Mulyani Datang Pakai Rompi Anti Peluru

Wasuok meminta agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi. Ia juga menegaskan bahwa kabar ini telah mencemarkan nama baik Gubernur John Tabo dan Pemprov Papua Pegunungan. "Ada oknum yang menyebarkan informasi bohong ini dan harus bertanggung jawab," ujarnya.

Asisten II Sekretariat Daerah Papua Pegunungan, Elai Giban, yang menemui langsung mama-mama, juga memastikan bahwa tidak ada program bantuan usaha yang berasal dari Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

Dia menyampaikan bahwa Dinas Perindakop dan Dinas Sosial Papua Pegunungan telah diminta untuk mengklarifikasi sumber informasi yang beredar serta menindak oknum yang menyebarkan hoaks tersebut.

"Biasanya, bantuan dari pemerintah selalu disertai dengan surat resmi yang dikeluarkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tetapi sejauh ini tidak ada dokumen resmi mengenai bantuan tersebut," kata Elai Giban.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi informasi sebelum bertindak, terutama yang berkaitan dengan bantuan pemerintah. Mereka juga meminta masyarakat untuk mengacu pada sumber resmi agar tidak terjebak dalam informasi palsu yang dapat merugikan mereka.*

(km/J006)