Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA -Puluhan nasabah bank yang terhubung dengan program asuransi PT Asuransi Jiwasraya mendatangi Kejaksaan Agung, Kamis (6/5), menuntut kejelasan atas dana mereka yang tertahan selama lebih dari tujuh tahun. Total dana milik 63 orang nasabah yang belum dicairkan disebut mencapai Rp 174 miliar.
Perwakilan nasabah, Machril, mengungkapkan bahwa para pensiunan ini bukan nasabah langsung Jiwasraya, melainkan awalnya adalah nasabah sejumlah bank yang menawarkan produk asuransi Jiwasraya sebagai instrumen investasi tambahan.
"Saya dirayu oleh orang bank untuk masuk ke produk Jiwasraya. Mereka bilang dapat cover asuransi, aman, kecuali kalau negara bangkrut. Siapa yang enggak percaya?" kata Machril di depan kantor Kejaksaan Agung.
Dana yang ditempatkan para pensiunan dalam produk tersebut kini tidak dapat dicairkan karena tersangkut kasus korupsi besar yang melibatkan Jiwasraya. Meskipun telah ada putusan pengadilan yang inkracht terhadap para pelaku korupsi Jiwasraya, dana nasabah belum juga dikembalikan.
"Sudah tujuh tahun dana kami tertahan. Sudah inkrah, masih juga tidak dibayar. Ini bukan karena negara tidak mampu, tapi karena tidak ada niat membayar," tegas Machril yang mengaku memiliki dana Rp500 juta di dalam produk tersebut.
Sebagaimana diketahui, Jiwasraya sejak 2009 menghadapi kondisi insolvensi. Produk JS Saving Plan yang menawarkan bunga tinggi hingga 13 persen justru menjadi bumerang ketika investasi perusahaan merugi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun, berdasarkan audit BPK.
Kasus ini telah menyeret sejumlah nama besar ke penjara seperti Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan mantan direksi Jiwasraya. Bahkan, Dirjen Anggaran Kemenkeu nonaktif Isa Rachmatarwata kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Meski demikian, para korban berharap pemerintah, terutama Kejaksaan Agung dan Presiden, dapat segera menyelesaikan polemik ini secara adil dan manusiawi.
"Kami hanya menuntut hak kami. Uang pensiun, bukan uang spekulasi," tutup Machril dengan nada kecewa.*
(km/j006)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL