Roy Suryo Cs Serang Balik, Sebut Penyidikan Kasus Ijazah Penuh Kekeliruan
JAKARTA Kubu Roy Suryo menyurati Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada terkait proses penyidikan kasus dugaan ij
POLITIK
MALANG - Sebanyak 12 atlet binaraga muda Kabupaten Malang terpaksa mengonsumsi ayam tiren—ayam mati sebelum disembelih—untuk memenuhi kebutuhan protein jelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) IX 2025.
Aksi ini dilakukan akibat minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Ketua Pengcab Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kabupaten Malang, Indra Khusnul, mengungkapkan bahwa keterbatasan dana membuat mereka harus mencari alternatif protein murah untuk menunjang kebutuhan fisik para atlet.
"Harga ayam segar tinggi, sementara kebutuhan protein atlet sangat besar. Kami terpaksa cari ayam tiren ke peternakan. Kami tahu ini salah, tapi kami juga butuh makan," ujar Indra saat diwawancarai, Rabu (7/5).
Ayam Tiren Diperoleh Secara Kolektif dan Dimasak Sendiri
Menurut Indra, para atlet secara kolektif mencari, membersihkan, dan mengolah ayam tiren yang diperoleh dari peternak atau pedagang setempat. Beberapa bahkan hanya menukar ayam tiren dengan sebungkus rokok.
"Kita ini gerilya, ada yang cari ayamnya, ada yang masak. Kadang cukup dikasih rokok, kita sudah dapat ayam," katanya.
Indra mengakui konsumsi ayam tiren tidak sesuai secara hukum agama maupun kesehatan. Namun, dengan biaya makan atlet yang mencapai Rp 100 ribu per hari per orang, ditambah kebutuhan suplemen dan vitamin, mereka merasa kehabisan pilihan.
"Kami tahu ini salah. Tapi kalau tidak makan, bagaimana bisa bertanding?" tegasnya.
Viral, Dapat Bantuan Donatur dan Dukungan Warganet
Setelah video aksi para atlet ini viral di media sosial, bantuan mulai berdatangan dari masyarakat. Indra menyatakan konsumsi ayam tiren sudah dihentikan berkat bantuan tersebut.
Masalah Anggaran Dialami Semua Cabor
Indra menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya dialami cabor binaraga. Setidaknya ada 900 atlet dari berbagai cabang olahraga di Kabupaten Malang yang belum mendapatkan pencairan dana.
"Semua cabor punya masalah masing-masing. Ada yang bahkan tidak bisa sewa tempat latihan," ungkapnya.
Pemkab Malang Janji Upayakan Tambahan Anggaran
Plh Sekda Kabupaten Malang Nurman Ramdasyah membenarkan adanya kekurangan anggaran untuk pembinaan atlet. Ia menyebut permasalahan pencairan dana bersifat teknis, seperti rekening tidak aktif atau beda bank.
"Kami akui memang anggarannya minim. Tapi ke depan kami akan usahakan tambahan dana dari anggaran tidak terduga (TDAK)," kata Nurman.
Meski begitu, Pemkab meminta para atlet tetap semangat dan tidak patah arang. Mereka pun menargetkan posisi 3 besar dalam Porprov Jatim 2025, meski dalam keterbatasan.*
(kp/j006)
JAKARTA Kubu Roy Suryo menyurati Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada terkait proses penyidikan kasus dugaan ij
POLITIK
MEDAN Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan sejumlah program strate
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh bersama Polresta Banda Aceh melakukan survei teknis dan evaluasi kinerja alat pemberi isyar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKSEL Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak efektif dibawa ke ranah hukum pi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIPerjuangan menerbitkan surat edaran rahasia yang menginstruksikan seluruh kader partai untuk tida
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Alfian, bersama kuasa hukum Sahor Bangun Ritonga, melontarkan kritik terb
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Tgk H Rahmadon Tosari Fauzi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam melalu
AGAMA
JAKARTA Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penolakan pengirim
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Dewan Pengurus Korpri Kota Binjai menggelar kegiatan Tausiyah Bulan Suci Ramadan 1447 H/2026 M di
PEMERINTAHAN
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo, menanggapi gugatan yang diajukan sejumlah warga terhadap UndangUndang Pemilu, yang meminta Mahkamah K
HUKUM DAN KRIMINAL