
Ilmuwan Temukan Tanda Awal Parkinson dari Bau Kotoran Telinga?
BEIJING Sebuah studi terbaru mengungkap potensi bau kotoran telinga (earwax) sebagai penanda dini penyakit Parkinson, yang dapat membantu
KesehatanJAKARTA -Bank Indonesia (BI) mewanti-wanti bahwa maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor belakangan ini dapat memberikan dampak serius terhadap perekonomian nasional.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, dalam Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta.
Menurut Erwin, gelombang PHK yang meningkat drastis akan menekan daya beli masyarakat, terutama dari kelompok pekerja yang kehilangan penghasilan rutin.
Baca Juga:
Padahal, daya beli masyarakat merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih dari 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pastinya daya beli terpengaruh, dan ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di tengah ekspor yang lemah," ungkap Erwin, Rabu (7/5).
Baca Juga:
Konsumsi Melemah, Rupiah dalam Tekanan
Erwin menegaskan bahwa melemahnya konsumsi rumah tangga tidak hanya berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada stabilitas nilai tukar rupiah.
Meski dampaknya tidak langsung, ia menyebut pelaku pasar akan mencermati fundamental ekonomi, termasuk laju pertumbuhan, dalam menentukan keputusan investasi.
"Stabilitas itu punya konteks terkait dengan pertumbuhan. Karena stabilitas memudahkan perencanaan ekonomi, yang pada akhirnya menarik atau tidaknya sebuah negara di mata investor," kata dia.
Angka Pengangguran dan PHK Meningkat Tajam
Kondisi ini diperparah oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia meningkat menjadi 7,28 juta orang, naik 80 ribu dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa 18.610 pekerja terkena PHK hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025—angka yang melonjak hampir 6 kali lipat dari bulan Januari.
Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi di Titik Lemah
Sesuai laporan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2025 tercatat hanya 4,87%, jauh di bawah ekspektasi dan melanjutkan tren pelemahan sejak kuartal IV-2024 (5,02%).
Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada periode yang sama hanya mencapai 4,89%, terus menurun dari performa tahun-tahun sebelumnya dan tak mampu menembus angka psikologis 5%.
Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya langkah penanganan yang konkret, maka laju pemulihan ekonomi Indonesia bisa semakin tersendat, dan stabilitas nilai tukar rupiah kian rapuh di tengah tekanan global.*
(cb/j006)
BEIJING Sebuah studi terbaru mengungkap potensi bau kotoran telinga (earwax) sebagai penanda dini penyakit Parkinson, yang dapat membantu
KesehatanLANGKAT Tim Penjinak Bom (Jibom) dari Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 20 bom mortir jenis Aircraf
PeristiwaPAPUA TENGAH Langit mendung menaungi Kampung Wako, Distrik Gome, namun suasana tetap hangat oleh langkah kaki para prajurit loreng yang had
NasionalTAPSEL Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, da
NasionalMEDAN Ini informasi penting bagi Ispektorat Jenderal (Irjen) TNI dan Komisi I DPR RI. Dalam dua tahun terakhir, Kodam I/BB diduga terlib
Hukum dan KriminalPADANG Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menggelar operasi pengawasan ketertiban umum pada malam pergantian Tahun Baru Isl
Hukum dan KriminalBOGOR Jalur menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, padat merayap sejak Jumat pagi (27/6/2025). Peningkatan volume kendaraan terjadi seiring d
NasionalTEHERAN Di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel, perhatian publik tidak hanya tertuju pada dinamika perang, tetapi juga pada so
InternasionalJAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak menyalahgunakan kewenangan penya
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan
Pemerintahan