Peternak Mengadu ke Jokowi soal Harga Ayam dan Telur Anjlok, Harap Jadi Jembatan Aspirasi ke Pemerintah
SOLO Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Ten
EKONOMI
JAKARTA -Bank Indonesia (BI) mewanti-wanti bahwa maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor belakangan ini dapat memberikan dampak serius terhadap perekonomian nasional.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, dalam Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta.
Menurut Erwin, gelombang PHK yang meningkat drastis akan menekan daya beli masyarakat, terutama dari kelompok pekerja yang kehilangan penghasilan rutin.
Padahal, daya beli masyarakat merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih dari 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pastinya daya beli terpengaruh, dan ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di tengah ekspor yang lemah," ungkap Erwin, Rabu (7/5).
Konsumsi Melemah, Rupiah dalam Tekanan
Erwin menegaskan bahwa melemahnya konsumsi rumah tangga tidak hanya berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada stabilitas nilai tukar rupiah.
Meski dampaknya tidak langsung, ia menyebut pelaku pasar akan mencermati fundamental ekonomi, termasuk laju pertumbuhan, dalam menentukan keputusan investasi.
"Stabilitas itu punya konteks terkait dengan pertumbuhan. Karena stabilitas memudahkan perencanaan ekonomi, yang pada akhirnya menarik atau tidaknya sebuah negara di mata investor," kata dia.
Angka Pengangguran dan PHK Meningkat Tajam
Kondisi ini diperparah oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia meningkat menjadi 7,28 juta orang, naik 80 ribu dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa 18.610 pekerja terkena PHK hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025—angka yang melonjak hampir 6 kali lipat dari bulan Januari.
Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi di Titik Lemah
Sesuai laporan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2025 tercatat hanya 4,87%, jauh di bawah ekspektasi dan melanjutkan tren pelemahan sejak kuartal IV-2024 (5,02%).
Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada periode yang sama hanya mencapai 4,89%, terus menurun dari performa tahun-tahun sebelumnya dan tak mampu menembus angka psikologis 5%.
Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya langkah penanganan yang konkret, maka laju pemulihan ekonomi Indonesia bisa semakin tersendat, dan stabilitas nilai tukar rupiah kian rapuh di tengah tekanan global.*
(cb/j006)
SOLO Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Ten
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Prog
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai proses penanganan dugaan korupsi tata kelola Program Mak
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL