Pansel Umumkan Hasil UKK Jamkrida Sumut, Calon Komisaris dan Direksi Lanjut Tahap Final
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
MEDAN -Menyikapi maraknya aksi tawuran antarremaja di Kecamatan Medan Belawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memutuskan untuk mendirikan sejumlah pos penjagaan antitawuran di titik-titik rawan konflik.
Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi bersama Komisioner Kompolnas, Polda Sumut, Pemerintah Provinsi Sumut, dan Pemkot Medan yang digelar di Mapolrestabes Medan, Kamis (8/5/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari respons cepat terhadap rentetan tawuran yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, termasuk insiden terbaru yang menyebabkan Kapolsek Medan Belawan, AKP Ponijo, terluka akibat lemparan batu saat berusaha meredam bentrokan.
Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menjelaskan bahwa selain membentuk pos penjagaan, Pemkot juga akan menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi para remaja putus sekolah.
"Kami akan memberikan pelatihan mekanik bengkel dan keterampilan lainnya agar para remaja tidak terjerumus ke dalam aksi tawuran," ujarnya.
Langkah ini ditujukan untuk mengalihkan fokus para remaja dari aktivitas negatif dan memberikan mereka peluang ekonomi yang lebih baik.
Lebih lanjut, Pemkot Medan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut akan membangun sekolah dari jenjang SD hingga SMA di wilayah Medan Belawan.
"Pemerintah pusat akan membangun Sekolah Rakyat dari SD hingga SMA. Pemkot juga akan mendirikan SMP, dan kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Sumut untuk pendirian SMA," tambah Zakiyuddin.
Dalam rapat koordinasi, terungkap bahwa aksi tawuran dipicu oleh sejumlah faktor mendasar seperti rendahnya kualitas SDM, tingginya angka pengangguran, banyaknya remaja putus sekolah, serta peredaran narkoba yang mengkhawatirkan di kawasan tersebut.
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL
JAKARTA Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hin
NASIONAL
LUBUKLINGGAU Kepolisian mengungkap alasan di balik penetapan Direktur Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan Direktur perusahaan truk tangk
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak dapat langsung dibe
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menghadiri sidang perdana banding
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menyampaikan keyakinannya bahwa kematian Sutrimo, kepala rumah tangga (Karu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan meng
EKONOMI
BLITAR Ketua MPR RI Ahmad Muzani membantah isu yang menyebut Agustus 2026 akan menjadi puncak gejolak di tengah masyarakat. Menurutnya, bu
NASIONAL