KEBUMEN – Kalangan akademisi, budayawan, dan sejarawan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, secara resmi mengusulkan agar Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Aspirasi ini disampaikan dalam audiensi bersama Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, di Ruang Arumbinang, Kompleks Pendopo Kabumian, Jumat (9/5/2025).
Usulan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Rektor UMNU Kebumen Imam Satibi, Dandim 0709 Kebumen Letkol CZI Ardianta Purwandhana, dan para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.
Dalam pernyataan resminya, Sabtu (10/5), Rektor UMNU Kebumen Imam Satibi menyampaikan bahwa Sumitro merupakan tokoh besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, bahkan dijuluki sebagai "Begawan Ekonomi."
Ia tercatat sebagai doktor ekonomi pertama di Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.
"Jika pengusulan ini berhasil, ini bukan hanya kebanggaan bagi Kebumen, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi bangsa atas pemikiran besar beliau," ujar Imam.
Sumitro, yang juga merupakan ayah Presiden RI Prabowo Subianto, dikenal sebagai arsitek ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan, serta pencetus sistem Ekonomi Gerakan Benteng.
Imam juga menyoroti ironi antara kejayaan intelektual Sumitro dan kondisi sosial ekonomi Kebumen saat ini.
"Beliau adalah doktor ekonomi pertama, tapi data menunjukkan mayoritas warga Kebumen hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 8. Ini harus menjadi cambuk bagi kita semua," tegasnya.
Ia berharap, sosok Sumitro dapat menjadi inspirasi kebangkitan baru bagi Kebumen dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan karakter.
Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk Sumitro.
"Kita harus bangga, putra asli Kebumen memiliki peran besar dalam sejarah bangsa. Beliau pernah menjabat menteri beberapa kali, bergelar akademik tinggi, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi Indonesia," ujarnya.
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
Ekonomi
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
Ekonomi
JAKARTA Oppo dikabarkan tengah bersiap menghadirkan lini flagship terbarunya, Find X9 dan Find X9 Pro, dengan sejumlah peningkatan signif
Sains & Teknologi
BALI Polda Bali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan merespons cepat postingan akun media sosial mr.teri
Hukum dan Kriminal
