JAKARTA -Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu yang beredar luas di media sosial mengenai lowongan kerja di Koperasi Merah Putih.
Informasi tersebut dipastikan hoaks dan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.
Dalam keterangan resminya, Kemenkop UKM menegaskan tidak pernah membuka rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih melalui jalur-jalur tidak resmi.
Banyak tautan yang tersebar di media sosial ternyata mengarah ke situs palsu yang diduga kuat memiliki tujuan untuk mencuri data pribadi masyarakat.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan informasi sensitif seperti nomor KTP, rekening bank, atau data pribadi lainnya ke situs tidak terpercaya," ujar perwakilan Kemenkop UKM, Rabu (14/5/2025).
Saat ini, fokus utama program Koperasi Merah Putih adalah pengembangan koperasi di tingkat desa sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Rekrutmen pegawai baru hanya akan dipertimbangkan setelah koperasi berjalan stabil dan menghasilkan keuntungan.
Pengumuman rekrutmen resmi, apabila ada, akan disampaikan melalui saluran pemerintah dan situs web resmi program Koperasi Merah Putih, yaitu kopdesmerahputih.kop.id.
Meski kabar rekrutmen adalah bohong, masyarakat tetap bisa berkontribusi dalam program Koperasi Merah Putih dengan cara mendirikan koperasi baru, mengembangkan koperasi eksisting, atau merevitalisasi koperasi yang tidak aktif. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi.
Tips Aman:
Verifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah
Jangan klik tautan yang mencurigakan
Jangan berikan data pribadi tanpa kepastian legalitas sumber
Jangan jadi korban penipuan digital. Tetap waspada dan cerdas dalam menerima informasi!*
(lp/j006)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
