Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
JABAR -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi tragedi ledakan amunisi yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pada Senin (12/5/2024) lalu, yang mengakibatkan tewasnya sembilan warga sipil. Dedi menyatakan bahwa keterlibatan warga sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi bukanlah tindakan yang tepat, meskipun warga tersebut sudah lama bekerja dan merasa terlatih dalam aktivitas tersebut.
"Walaupun mereka merasa terlatih karena sudah 10 tahun membantu TNI, pekerjaan seperti itu bukan ranah sipil. Pemusnahan amunisi adalah kegiatan dengan risiko tinggi yang seharusnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar terlatih," ujar Dedi, saat ditemui usai mengunjungi SMAN 2 Purwakarta, Rabu (14/5/2025).
Dedi juga menekankan bahwa masalah ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap warga sipil yang tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas berisiko seperti pemusnahan amunisi militer. "Mabes TNI yang memiliki kewenangan mengenai hal ini, namun sebagai kepala daerah, saya menyoroti pentingnya perlindungan warga dari risiko yang seharusnya tidak mereka hadapi," tambah Dedi.
Pernyataan Dedi tersebut muncul setelah terungkapnya fakta bahwa sembilan warga sipil yang tewas dalam ledakan tersebut terlibat dalam kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa yang dilakukan oleh TNI. Meskipun Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan bahwa warga sipil yang menjadi korban adalah pemulung yang mengumpulkan sisa-sisa amunisi, keluarga korban membantah pernyataan itu.
Agus, adik dari korban Rustiawan, menegaskan bahwa saudaranya bukanlah pemulung, melainkan sudah bekerja dengan TNI selama 10 tahun untuk membantu pemusnahan amunisi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan sosial bagi korban dan keluarga mereka. Ia juga berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dengan mengingatkan pentingnya evaluasi dan pengawasan dalam kegiatan yang melibatkan warga sipil. "Saat ini, fokus saya adalah membantu penanganan dampak sosial dari kejadian ini dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi," kata Dedi.
Dedi juga menyarankan agar kedepannya, warga sipil yang terlibat dalam pemusnahan amunisi seperti yang terjadi di Garut, tidak lagi dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam kegiatan berisiko tersebut.
Kejadian ledakan tersebut menyebabkan 13 orang meninggal, terdiri dari empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil. Kejadian ini menjadi sorotan, mengingat tingginya risiko yang dihadapi oleh warga sipil dalam proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa.*
(km/j006)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
BANDA ACEH Setiap umat manusia memiliki tuntunan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan. Dalam
AGAMA
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar lo
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tenga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga batu bara kembali menguat setelah mengalami tekanan selama dua hari perdagangan berturutturut. Kenaikan harga minyak dunia
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menjelaskan skema penyaluran dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk mempercep
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar leb
NASIONAL
TOMOHON Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) da
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dicopot dari jabatannya setelah seorang narapidana kasus
HUKUM DAN KRIMINAL