
Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
PendidikanTapanuli Selatan – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Henry Hamdani Hasibuan, hingga kini belum memberikan klarifikasi atas surat konfirmasi penggunaan anggaran tahun 2024 yang dilayangkan sejak 30 April 2025.
Surat tersebut, yang merujuk pada DPA No: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.03.0000/001/2024, hingga kini belum dibalas baik secara tertulis maupun lisan oleh Henry, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Pertanian Tapsel.
Tim mencoba mengonfirmasi langsung dengan mendatangi kantor Dinas Pertanian di kompleks perkantoran Pemkab Tapsel pada 9 Mei 2025, namun Henry tidak berhasil ditemui. Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp, meski sudah centang dua, juga tak kunjung direspons.
Sikap diam ini menimbulkan kecurigaan berbagai pihak, termasuk dari DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Tabagsel.
DPD LIRa Duga Ada Penyalahgunaan Anggaran
Sekretaris DPD LIRa Tabagsel, Marahalim Harahap, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Kadis Pertanian Tapsel. Ia bahkan menduga ada penyalahgunaan anggaran demi kepentingan pribadi.
"Patut diduga anggaran itu disalahgunakan. Klarifikasi sudah kami minta, namun Kadis memilih bungkam. Ini bisa disinyalir melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," tegas Marahalim.
Ia menambahkan, transparansi anggaran merupakan hal krusial dalam memastikan tidak adanya praktik korupsi dan penyelewengan uang negara.
Atas situasi tersebut, DPD LIRa Tabagsel secara resmi mendesak Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, untuk segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Kadis Pertanian. Bila perlu, DPD LIRa meminta agar Henry Hamdani dicopot dari jabatannya.
"Kadis yang tak mau transparan itu berbahaya bagi keuangan negara. Kami mendesak agar Bupati mengevaluasi dan mencopot Kadis Pertanian secepatnya," ujar Marahalim.
Hingga berita ini diturunkan, Henry Hamdani Hasibuan tetap tidak memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi, bahkan ketika media ini telah menyampaikan draft rilis berita untuk memberikan ruang sanggahan, tetap tidak ada respons.*
(cb/j006)
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
PendidikanJAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
KesehatanROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
NasionalTEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
InternasionalBANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
NasionalYOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan KriminalPADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam laga seru yang berlangsung di Superstar Knockout Volume 3 pada Sabtu malam (9/8/2025), El Rumi berhasil mengalahkan aktor
EntertainmentMEDAN Harga beras yang melambung tinggi dan kelangkaan stok di pasaran menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pem
Ekonomi