Jelang May Day 2026, Pemprov Sumut Siapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk 20 Ribu Pekerja Rentan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) akan menyerahkan program perlindungan sosial
NASIONAL
Tapanuli Selatan – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Henry Hamdani Hasibuan, hingga kini belum memberikan klarifikasi atas surat konfirmasi penggunaan anggaran tahun 2024 yang dilayangkan sejak 30 April 2025.
Surat tersebut, yang merujuk pada DPA No: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.03.0000/001/2024, hingga kini belum dibalas baik secara tertulis maupun lisan oleh Henry, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Pertanian Tapsel.
Tim mencoba mengonfirmasi langsung dengan mendatangi kantor Dinas Pertanian di kompleks perkantoran Pemkab Tapsel pada 9 Mei 2025, namun Henry tidak berhasil ditemui. Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp, meski sudah centang dua, juga tak kunjung direspons.
Sikap diam ini menimbulkan kecurigaan berbagai pihak, termasuk dari DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Tabagsel.
DPD LIRa Duga Ada Penyalahgunaan Anggaran
Sekretaris DPD LIRa Tabagsel, Marahalim Harahap, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Kadis Pertanian Tapsel. Ia bahkan menduga ada penyalahgunaan anggaran demi kepentingan pribadi.
"Patut diduga anggaran itu disalahgunakan. Klarifikasi sudah kami minta, namun Kadis memilih bungkam. Ini bisa disinyalir melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," tegas Marahalim.
Ia menambahkan, transparansi anggaran merupakan hal krusial dalam memastikan tidak adanya praktik korupsi dan penyelewengan uang negara.
Atas situasi tersebut, DPD LIRa Tabagsel secara resmi mendesak Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, untuk segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Kadis Pertanian. Bila perlu, DPD LIRa meminta agar Henry Hamdani dicopot dari jabatannya.
"Kadis yang tak mau transparan itu berbahaya bagi keuangan negara. Kami mendesak agar Bupati mengevaluasi dan mencopot Kadis Pertanian secepatnya," ujar Marahalim.
Hingga berita ini diturunkan, Henry Hamdani Hasibuan tetap tidak memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi, bahkan ketika media ini telah menyampaikan draft rilis berita untuk memberikan ruang sanggahan, tetap tidak ada respons.*
(cb/j006)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) akan menyerahkan program perlindungan sosial
NASIONAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026, Polres Tanjung Jabung Timur menyiapkan pen
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Bupati Pati nonaktif Sudewo dalam kasus dugaan korupsi proyek p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI Tahun 2026 yang digelar di Universitas Pertah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah k
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat terhadap rupiah pada perdagangan pagi ini. Mata uang Paman Sam tersebut ber
EKONOMI
JAKARTA PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Rakyat Indonesia mencatat kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan membukukan l
EKONOMI
MEDAN Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menahan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Nias, S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan ket
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis pagi (30/4/2026). IHSG tercatat berada di level 7.072 p
EKONOMI