Seluruh WNI Ditangkap Israel Saat Ikut Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla ke Gaza
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari jurnalis dan aktivis dilaporkan ditangkap tentara Israel saat mengikuti mi
PERISTIWA
MEDAN -Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Sumut (Kadisdiksu) Alexander Sinulingga dalam dua kali undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK 2025.
Menurut politisi dari Fraksi PKS itu, ketidakhadiran Kadisdiksu yang sudah dua kali diundang—yakni pada 7 dan 14 Mei 2025—menunjukkan kurangnya komitmen dan kepedulian terhadap transparansi program pendidikan di Sumut.
"Kami sangat menyayangkan sikap Kadisdiksu yang kami anggap tidak kooperatif dalam RDP. Ini menandakan ketidaksiapan dan bentuk pelanggaran etika pemerintahan, sekaligus melemahkan fungsi pengawasan publik," tegas Ahmad Darwis, Sabtu (17/5/2025).
Ahmad Darwis menegaskan bahwa persoalan teknis penerimaan siswa baru setiap tahun selalu menimbulkan polemik, sehingga penting dibahas secara terbuka bersama pihak Dinas Pendidikan untuk menyamakan persepsi dan solusi. RDP dianggap sebagai forum resmi dan strategis untuk menyusun program dan anggaran secara partisipatif dan akuntabel.
"RDP bukan sekadar formalitas. Ini ruang koordinasi penting antara DPRD dan OPD, khususnya menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan," tambahnya.
DPRD sebagai lembaga legislatif tidak hanya menyusun dan menyetujui peraturan daerah, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan program kerja OPD. Ketidakhadiran OPD, kata Darwis, bisa menghambat efektivitas pengawasan tersebut.
"Tanpa sinergi yang baik, rentan terjadi tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, bahkan pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pelibatan DPRD dalam evaluasi dan perencanaan dapat memperkaya masukan dari dapil masing-masing anggota dewan yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Pelaksanaan APBD yang melibatkan pengawasan legislatif akan jauh lebih transparan dan akuntabel. Ini yang seharusnya dijaga," tutupnya.*
(ws/j006)
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari jurnalis dan aktivis dilaporkan ditangkap tentara Israel saat mengikuti mi
PERISTIWA
JAKARTA Anggapan bahwa penyedap rasa monosodium glutamat (MSG) atau yang dikenal sebagai micin dapat menyebabkan kebodohan masih banyak di
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali melontarkan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak menunjukkan kepe
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 14.237 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat dalam rangka peringatan Hari Kebangki
NASIONAL
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai publik dan pasar saat ini membutuhkan kepastian dari pemerintah, bukan sekada
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyambut baik rencana kehadiran Presiden Prab
EKONOMI
JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan pengawasan ketat terus dilakukan terhadap pelaksanaan
NASIONAL
MEDAN Simalungun menyimpan jejak penting dalam sejarah ekonomi Sumatera Utara. Jauh sebelum dikenal sebagai sentra perkebunan teh, karet,
SENI DAN BUDAYA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Kabupaten/Kota seSumatera Utar
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya mengajak kader Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut untuk berperan aktif dalam menduk
PEMERINTAHAN