Eks Ketua MK Arief Hidayat Sebut Putusan 90 soal Usia Capres-Cawapres Sebagai Kekhilafan
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, menilai Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan cal
POLITIK
JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memberikan penjelasan terkait anggaran program makan bergizi gratis yang disoroti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Menurut Muhaimin, angka Rp 10.000 per porsi yang dijadikan dasar untuk implementasi program tersebut adalah perhitungan minimal dan masih dalam tahap simulasi.
“Rp 10.000 itu sebagai fondasi awal, anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya,” ungkap Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat malam (13/12/2024).
Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan simulasi untuk memastikan program ini dapat memberikan asupan gizi yang optimal dengan anggaran yang ada. Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan anggaran Rp 10.000, pemerintah memprioritaskan kandungan gizi yang dibutuhkan, seperti protein, meskipun menu bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan.
“Minimalnya itu Rp 10.000, nanti bisa melibatkan banyak pihak. Kalau baru (misalnya) pada level empat sehat saja, selama ini diprioritaskan proteinnya,” jelas Muhaimin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menambahkan bahwa evaluasi terus dilakukan bersama pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan harapan.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran tersebut dengan mempertimbangkan kondisi harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis pada Kamis (12/12/2024), Megawati menyebutkan bahwa Rp 10.000 mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi yang lengkap, terutama dengan harga bahan pokok yang terus meningkat.
“Rp 10.000 dapat apa? Paling tempe,” ujar Megawati, yang kemudian mengingatkan pentingnya menghitung secara realistis kemampuan anggaran untuk program tersebut.
Muhaimin menegaskan bahwa evaluasi dan simulasi program makan bergizi gratis akan terus dilakukan hingga 1 Januari 2025. Pemerintah berharap bahwa dengan melibatkan berbagai pihak, program ini dapat mencapai sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Semua sampai 1 Januari ini (masih) simulasi, kita harapkan bisa lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
(N/014)
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, menilai Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan cal
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyoroti minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terlu
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan resmi menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum mulai Rabu, 25 Februari 2026. Kebijakan ini berlaku
EKONOMI
BINJAI Jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan menggelar Safari Ramadan dengan memadukan kegiatan ibadah dan pesan ke
NASIONAL
MEDAN Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dikabarkan akan mengunjungi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu sore, 25 Februari 2026.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tiga pesawat tanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) terdeteksi bergerak ke arah barat dari koridor Pasifik dan melin
PERISTIWA
SERGAI Mobilitas masyarakat Kecamatan Teluk Mengkudu dan sekitarnya kini lebih mudah. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui layanan
NASIONAL
SOLO Mantan Bupati Indramayu, Nina Agustina Da&039i Bachtiar, bertemu langsung dengan Presiden ke7 RI Joko Widodo di kediamannya di S
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN Layanan Call Center 110 Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan keefektifannya dalam merespons laporan masyarakat.Con
HUKUM DAN KRIMINAL