DENPASAR— Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Sanur, Kapolsek Denpasar Timur (Dentim) Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Lokakarya Pemetaan Relasi Kuasa, Rabu (21/5/2025) di The Cakra Hotel, Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar Timur.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Populix dan WRI Indonesia ini dihadiri sekitar 20 peserta dari berbagai unsur, termasuk perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, serta tokoh masyarakat seperti Kepala Desa Sanur Kaja, Bendesa Adat Intaran, komunitas transportasi Sanur Bersatu Transportasi, dan BUMDes Intaran.
FGD bertujuan menggali persepsi masyarakat, kesiapan sosial-ekonomi, serta dinamika relasi kuasa dalam mendukung implementasi KRE, sebagai bagian dari upaya transisi menuju transportasi berkelanjutan dan pengurangan polusi udara.
Baca Juga:
Dalam paparannya, tim WRI Indonesia dan Populix menyampaikan hasil survei baseline sosial-ekonomi yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sanur memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga lingkungan.
Namun, tantangan masih ditemukan dalam hal infrastruktur pendukung, ketersediaan transportasi listrik, serta kesiapan perilaku beralih dari kendaraan konvensional.
Baca Juga:
Kapolsek Dentim, Kompol I Ketut Tomiyasa, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan ini.
Ia menekankan pentingnya peran aparat keamanan dalam mendampingi proses transisi kebijakan strategis seperti KRE agar dapat berjalan kondusif dan sesuai harapan masyarakat.
"Kami mendukung penuh inisiatif ini. Keterlibatan aparat penting untuk menjaga harmoni sosial serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan ramah transportasi," ujarnya.
FGD berlangsung secara interaktif, dengan sesi diskusi kelompok yang membahas konteks lokal, tantangan kolaborasi lintas sektor, serta strategi edukasi publik untuk mempercepat adaptasi masyarakat terhadap sistem transportasi rendah emisi.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam membangun ekosistem transportasi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan pariwisata strategis seperti Sanur.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal