Kerugian Negara Capai Miliaran, Tiga Mantan Kepala Syahbandar Belawan Ditahan
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR— Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Sanur, Kapolsek Denpasar Timur (Dentim) Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Lokakarya Pemetaan Relasi Kuasa, Rabu (21/5/2025) di The Cakra Hotel, Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar Timur.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Populix dan WRI Indonesia ini dihadiri sekitar 20 peserta dari berbagai unsur, termasuk perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, serta tokoh masyarakat seperti Kepala Desa Sanur Kaja, Bendesa Adat Intaran, komunitas transportasi Sanur Bersatu Transportasi, dan BUMDes Intaran.
FGD bertujuan menggali persepsi masyarakat, kesiapan sosial-ekonomi, serta dinamika relasi kuasa dalam mendukung implementasi KRE, sebagai bagian dari upaya transisi menuju transportasi berkelanjutan dan pengurangan polusi udara.
Dalam paparannya, tim WRI Indonesia dan Populix menyampaikan hasil survei baseline sosial-ekonomi yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sanur memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga lingkungan.
Namun, tantangan masih ditemukan dalam hal infrastruktur pendukung, ketersediaan transportasi listrik, serta kesiapan perilaku beralih dari kendaraan konvensional.
Kapolsek Dentim, Kompol I Ketut Tomiyasa, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan ini.
Ia menekankan pentingnya peran aparat keamanan dalam mendampingi proses transisi kebijakan strategis seperti KRE agar dapat berjalan kondusif dan sesuai harapan masyarakat.
"Kami mendukung penuh inisiatif ini. Keterlibatan aparat penting untuk menjaga harmoni sosial serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan ramah transportasi," ujarnya.
FGD berlangsung secara interaktif, dengan sesi diskusi kelompok yang membahas konteks lokal, tantangan kolaborasi lintas sektor, serta strategi edukasi publik untuk mempercepat adaptasi masyarakat terhadap sistem transportasi rendah emisi.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam membangun ekosistem transportasi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan pariwisata strategis seperti Sanur.*
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN
SULAWESI UTARA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen penuh Kejaksaan RI terhadap program strategis nasional saat melakukan kunj
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala SMKN 1 Pancur Batu, Tukimin, divonis 17 bulan penjara atas kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap 923 kasus narkotika dan menangkap 1.118 tersangka sepanjang Januari hingga 22 Februari 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Hall Dewan Pers,
NASIONAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengikuti kegiatan Penyampaian Opini Ombudsman Republik Indonesi
PEMERINTAHAN