JAKARTA -Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah soal pemblokiran sementara rekening pasif atau dormant yang dinilai rawan disalahgunakan untuk aktivitas pidana.
"Ya banyak yang dibahas ya, banyak yang diarahkan sama beliau," ujar Ivan kepada awak media usai pertemuan.
Baca Juga:
Ivan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara tegas mendukung langkah PPATK untuk memblokir sementara rekening pasif. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan menjaga kepentingan nasabah dan menjaga sistem keuangan nasional dari potensi penyalahgunaan.
"Prinsipnya kita menjaga kepentingan nasabah ya, jadi agar rekening-rekening nasabah tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan pidana," jelas Ivan.
Baca Juga:
Sebelumnya, PPATK telah menghentikan sementara 28.000 rekening pasif selama tahun 2024. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Rekening pasif atau dormant adalah rekening bank yang tidak aktif atau tidak melakukan transaksi dalam periode waktu tertentu, seperti penarikan, penyetoran, atau transfer dana. Rekening jenis ini rentan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
"Langkah ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme," lanjut Ivan.
Presiden Prabowo pun menitipkan pesan penting kepada PPATK untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah selama proses pemblokiran berlangsung.
"Intinya pesan beliau dijaga semua," tutup Ivan.
Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat pengguna layanan perbankan.*
(dc/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal