SLEMAN -Meski Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah asli, gugatan perdata yang diajukan oleh Ir. Komardin tetap dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman.
"Iya (gugatan) tetap berlanjut. Ya kalau sudah dipastikan nanti (di persidangan) ya kita berhenti," ujar Komardin, dilansir dari Kompas, Kamis (22/5/2025).
Komardin menyebut pernyataan kepolisian belum cukup untuk menghentikan proses hukum. Menurutnya, keaslian dokumen ijazah belum ditampilkan secara resmi dalam proses persidangan, dan publik juga belum dapat melihat langsung dokumen tersebut.
Baca Juga:
"Kalau dikatakan asli, kan harus dilihat. Kalau hanya lewat berita, gimana cara kami memverifikasi?" tegasnya.
Gugatan Komardin telah memasuki sidang perdana di PN Sleman. Dalam perkara ini, pihak tergugat mencakup Rektor UGM, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas, serta Ir. Kasmojo.
Baca Juga:
Komardin juga menyampaikan rencananya untuk mengajukan permohonan intervensi dalam persidangan guna menegaskan posisinya.
"Sampai ijazahnya diperlihatkan secara resmi, kami tidak akan menghentikan gugatan ini," tutupnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi telah diuji secara forensik dan dinyatakan otentik, serta dokumen pembanding dari alumni seangkatan turut memperkuat keaslian ijazah tersebut. Namun, sejauh ini, dokumen asli hanya ditampilkan secara terbatas kepada penyidik, belum secara publik.
Kasus ini terus menyita perhatian publik dan menimbulkan perdebatan antara hak atas informasi, kebebasan berpendapat, dan batas intervensi hukum terhadap tokoh negara.*
(ms/j006)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
