JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penggunaan jet pribadi (private jet) dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa langkah tersebut adalah keputusan operasional strategis yang diambil dalam situasi luar biasa.
Afif menjelaskan, masa kampanye pada Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih singkat dibanding Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari.
Baca Juga:
Waktu yang sempit membuat KPU harus melakukan pemantauan intensif ke berbagai daerah secara simultan di seluruh Indonesia.
"Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar. Mobilitas tinggi menjadi keharusan," ujar Afif dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2025).
Baca Juga:
Afif juga menanggapi kritik penggunaan jet ke daerah yang bukan termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Menurutnya, awalnya penggunaan jet memang difokuskan ke wilayah 3T karena potensi masalah logistik. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, banyak kendala justru ditemukan di kota besar dan provinsi non-3T.
"Misalnya kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari, tidak mungkin dilakukan dengan penerbangan komersial karena keterbatasan jadwal dan risiko keterlambatan," jelasnya.
Afif menekankan bahwa penggunaan jet bukan simbol kemewahan, melainkan solusi efisiensi untuk mengejar waktu, mempercepat distribusi logistik, dan menjaga koordinasi nasional selama tahapan Pemilu.
"Konteksnya bukan soal jarak geografis saja, tapi mengejar efisiensi dan waktu. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup," tegasnya.
Langkah ini juga merupakan bagian dari mitigasi risiko pemilu, termasuk untuk menghindari potensi keterlambatan logistik dan kendala teknis lainnya.
KPU berharap masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan dalam pelaksanaan pemilu telah melalui perhitungan dan pertimbangan operasional yang matang, termasuk dalam hal pemilihan moda transportasi.*
(oz/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal